Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ritual Adat Dipakai Jokowi untuk Pencitraan Politik

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Prosesi adat yang mengiringi penganugerahan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung dinilai tidak bisa dilepaskan dari konteks safari politik yang tengah dijalaninya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, ritual yang dilakukan Jokowi saat menerima gelar adat tersebut merupakan bagian dari upaya membangun citra politik di tengah rangkaian safari politiknya.

"Setidaknya, ritual yang dilakukan oleh Presiden ke-7 itu merupakan bentuk pencitraan politik di tengah safari politiknya," kata Nurul Fatta.


Sebagaimana diketahui, Jokowi menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" dalam prosesi di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. Gelar tersebut diberikan sebagai simbol apresiasi atas dedikasi Jokowi selama memimpin Indonesia.

Dalam prosesi itu, Jokowi juga menjalani ritual menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Momen tersebut kemudian memunculkan beragam tafsir politik di ruang publik.

Penganugerahan gelar adat tersebut berlangsung di tengah safari politik Jokowi di Lampung pada 26–28 Juni 2026. Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian safari politiknya, sekaligus dikenal sebagai provinsi yang identik dengan habitat dan pusat konservasi gajah.

Menurut Nurul Fatta, rangkaian simbol dan prosesi adat tersebut memperkuat narasi politik yang ingin dibangun dalam safari Jokowi. 

"Agar narasi safari tersebut memiliki makna dan mampu menyisipkan kepentingan PSI sebagai bagian dari isu politik yang sedang berkembang," kata Fatta.

Namun, ia memandang makna politik dari kegiatan itu lebih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik dibandingkan sebagai pesan politik yang berdiri sendiri.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya