Berita

Senator DPD RI, Dailami Firdaus. (Foto: Istimewa)

Politik

Dailami Firdaus:

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

SENIN, 29 JUNI 2026 | 01:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kehadiran regulasi yang melarang penyebaran dan promosi perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sudah mendesak diberlakukan di Indonesia.

Senator DPD RI, Dailami Firdaus menilai langkah tersebut penting sebagai upaya melindungi generasi muda sekaligus menjaga nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Apalagi, Dailami melihat belakangan ini fenomena yang berkaitan dengan LGBT semakin marak dan kerap menjadi perhatian publik. 


Ia mencontohkan munculnya berbagai istilah populer yang dikaitkan dengan fenomena tersebut, termasuk istilah "boti", serta sejumlah peristiwa yang viral di media sosial dan diduga terjadi di ruang publik maupun lingkungan pendidikan.

"Fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa," kata Dailami dalam keterangannya, dikutip Senin 29 Juni 2026.

Dailami menegaskan bahwa negara perlu hadir melalui regulasi yang jelas dan tegas agar tidak terjadi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut juga perlu memperkuat kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai konten yang beredar, baik melalui media penyiaran maupun platform digital.

"Komdigi dan KPI harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan serta mencegah penyebaran konten yang mempromosikan perilaku LGBT, baik di televisi maupun media sosial," kata Dailami.

"Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja," sambungnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya