Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi Diprediksi Berdampak Negatif ke Perekonomian

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 13:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) keliling Indonesia, diperkirakan akan berdampak buruk pada perekonomian nasional, di tengah kondisi geopolitik yang juga masih belum menentu.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini menuturkan, safari politik Jokowi tidak dilihat sekadar manuver politik, namun juga berpengaruh terhadap ekonomi.

"Safari Politik Jokowi politik keliling Indonesia sudah dimulai dari lampung dan akan terus berkeliling ke seluruh nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal di dalam ekonomi nasional," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.


Menurutnya, Jokowi kini jelas telah menancapkan layar politik yang dalam analisa politik akan membawa konsekuensi pada Pemilu tahun 2029. 

"Tetapi karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, maka konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini," tuturnya.

Lebih dari itu, pakar ekonomi senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini teringat janji Jokowi pasca pensiun sebagai Presiden dua periode. Dimana, ketika pulang kampung ke Solo akan menjadi rakyat biasa, dan berkumpul dengan cucu.

Namun faktanya, Prof. Didik justru memandang safari politik Jokowi ke seluruh Indonesia akan berpengaruh pada stabilitas politik pemerintah, yang dalam hal ini akan menjadi terpecah fokus untuk memastikan perekonomian nasional menjadi tumbuh positif sesuai target Presiden Prabowo Subianto sebesar 7-8 persen.

"Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), pelemahan hubungan antara Presiden dengan mantan-mantan Presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat, akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi," tuturnya. 

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk dan akan menjadi faktor ketidakpasatian politik bagi investasi, dunia usaha dan lingkungan bisnis," demikian Prof. Didik menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya