Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok PSI)

Politik

Safari Politik Jokowi Tuai Pro-Kontra

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Safari politik yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan beragam respons di ruang publik. 

Sebagian pihak menilai langkah tersebut merupakan bagian dari kebebasan berdemokrasi, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap tidak tepat dari sisi momentum.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai setiap warga negara, termasuk tokoh politik, memiliki hak untuk melakukan aktivitas politik, termasuk safari politik. Namun, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak mengabaikan tugas utama memperjuangkan kepentingan rakyat.


"Siapapun sebenarnya di negara kita bebas untuk melakukan aktivitas politik, safari politik. Tapi jangan pernah melupakan yaitu kerja utama, yaitu kerja-kerja kebangsaan, mengadvokasi kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Orang yang saat ini miskin tidak lagi miskin, orang yang selama ini susah tidak lagi susah. Itu harus sama-sama dilakukan," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurutnya, politik elektoral memang sah dilakukan sejak jauh hari menjelang pemilu. Meski demikian, perhatian terhadap persoalan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.

"Politik elektoral dapat dilakukan oleh siapapun sejak dini hari, tapi pada saat yang bersamaan pikirkan juga rakyat. Yang menjadi ramai itu seakan-akan politik kita itu hanya disederhanakan soal kekuasaan, soal kalah dan menang, soal coblos pencoblos, tapi kesulitan rakyat sering kali diabaikan," ujarnya.

Adi menekankan bahwa politik kebangsaan dan politik elektoral seharusnya berjalan beriringan. Dengan begitu, politik tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Mestinya politik kebangsaan jalan terus, politik elektoral juga terus. Ini yang disebut politik jalan tengah atau politik moderat, sehingga politik jangan dimaknai hanya untuk urusan kalah menang, tapi politik didesain untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi dari kalangan yang memang butuh diperjuangkan saat ini," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya