Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok PSI)

Politik

Safari Politik Jokowi Tuai Pro-Kontra

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Safari politik yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan beragam respons di ruang publik. 

Sebagian pihak menilai langkah tersebut merupakan bagian dari kebebasan berdemokrasi, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap tidak tepat dari sisi momentum.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai setiap warga negara, termasuk tokoh politik, memiliki hak untuk melakukan aktivitas politik, termasuk safari politik. Namun, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak mengabaikan tugas utama memperjuangkan kepentingan rakyat.


"Siapapun sebenarnya di negara kita bebas untuk melakukan aktivitas politik, safari politik. Tapi jangan pernah melupakan yaitu kerja utama, yaitu kerja-kerja kebangsaan, mengadvokasi kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Orang yang saat ini miskin tidak lagi miskin, orang yang selama ini susah tidak lagi susah. Itu harus sama-sama dilakukan," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurutnya, politik elektoral memang sah dilakukan sejak jauh hari menjelang pemilu. Meski demikian, perhatian terhadap persoalan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.

"Politik elektoral dapat dilakukan oleh siapapun sejak dini hari, tapi pada saat yang bersamaan pikirkan juga rakyat. Yang menjadi ramai itu seakan-akan politik kita itu hanya disederhanakan soal kekuasaan, soal kalah dan menang, soal coblos pencoblos, tapi kesulitan rakyat sering kali diabaikan," ujarnya.

Adi menekankan bahwa politik kebangsaan dan politik elektoral seharusnya berjalan beriringan. Dengan begitu, politik tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Mestinya politik kebangsaan jalan terus, politik elektoral juga terus. Ini yang disebut politik jalan tengah atau politik moderat, sehingga politik jangan dimaknai hanya untuk urusan kalah menang, tapi politik didesain untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi dari kalangan yang memang butuh diperjuangkan saat ini," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya