Pembacaan Maklumat dan Resolusi Bersama di Aula Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Dokumentasi GPI)
Aula Gedung Pemuda KNPI Rawamangun menjadi saksi bersatunya komitmen generasi muda dalam mengawal arah bangsa.
Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama aliansi elemen Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Indonesia bersatu dalam satu suara dalam tajuk “Jalan Ninja Kaum Intelektual: Mengawal Pemerintah Melalui Kritik Terukur Tanpa Pusaran Konflik”.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin dan senior aktivis Jakarta, Khairullah T, serta Talimuddin Rumaratu.
Diskusi yang berjalan interaktif ini melahirkan sebuah pernyataan sikap tegas yang dituangkan dalam dokumen "Maklumat dan Resolusi Bersama".
Pembacaan maklumat tersebut dilakukan secara bergantian oleh para perwakilan masing-masing elemen yang hadir sebagai simbol soliditas kaum muda Indonesia.
“Kami menegaskan, bahwa narasi ‘Indonesia Bangkrut’ merupakan lompatan konklusi keliru yang tidak berdasar pada indikator ekonomi riil dan hanya menjadi retorika politik jalanan,” tegas Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, Fery Dermawan saat membaca Maklumat dan Resolusi Bersama, Sabtu, 27 Juni 2026.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,61 persen (salah satu yang terbaik di G20 dan ASEAN), daya beli masyarakat terjaga, serta cadangan beras Bulog menembus rekor 5,3 juta ton pada pertengahan 2026,” lanjutnya.
Sementara itu, M. Zaeni Warat mewakili elemen pemuda menyampaikan dukungan penuh terhadap perbaikan dan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, Zaeni juga menyatakan dukungannya terhadap desentralisasi ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.
“Polemik dugaan kebocoran anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sebagai bukti kelemahan sistem, melainkan bukti berfungsinya sistem deteksi dini dan penegakan hukum. Evaluasi dan penindakan hukum harus tetap berjalan, namun hak gizi bagi 43 juta anak sekolah tidak boleh dihentikan,” ucap M. Zaeni Warat.
“Kami juga mendukung penuh logika berdikari melalui Koperasi Desa Merah Putih agar sirkulasi modal bergerak nyata di tingkat kelurahan/desa demi pertumbuhan yang tidak Jawa-sentris,” tambahnya.
Tidak kalah lantang dalam membacakan Maklumat dan Resolusi Bersama. Zhiyah Aulia selaku perwakilan dari elemen pelajar menyampaikan, bahwa tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mundur di tengah jalan adalah Inkonstitusional.
“Kami menilai, tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mundur di tengah jalan tanpa alasan yuridis adalah tindakan yang terlalu prematur, tidak proporsional, serta berpotensi mencederai konstitusi yang sah,” cetus perwakilan pelajar tersebut.
Ia juga menjelaskan, bahwa konteks historis saat ini dengan tahun 1998 sangat jauh berbeda. Untuk itu, Zhiyah Aulia menyatakan menolak tegas narasi provokasi yang berkembang di publik saat ini tentang "Reformasi Jilid II".
“Kami menolak tegas gerakan inkonstitusional dan narasi "Reformasi Jilid II". Kami menilai sistem checks and balances sudah berjalan baik melalui MK, DPR multi-partai, Pers yang bebas. Menolak gerakan politik ekstrem skala besar adalah bentuk empati pemuda untuk melindungi hajat hidup rakyat kecil dari ancaman inflasi dan PHK massal,” tandas Zhiyah Aulia
Sementara M. Alwan sebagai perwakilan mahasiswa menyerukan kepada kaum intelektual dan mahasiswa agar dalam melakukan aksi unjuk rasa juga memberikan alternatif solusi kebijakan berbasis data dan fakta valid, bukan memproduksi hasutan atau fitnah ketakutan serta meninggalkan adat ketimuran.
“Penyampaian koreksi kepada pemimpin harus diselaraskan dengan etika, adat ketimuran yang santun, serta mengedepankan meja dialog ketimbang anarkisme jalanan. Merawat Indonesia adalah tentang memperbaiki dan mengokohkan yang sudah ada,” jelas M. Alwan.
“Melalui pembacaan Maklumat dan Resolusi Bersama ini, kami yang hadir berkomitmen penuh untuk menjaga agar Indonesia tetap bergerak maju dan tidak mundur ke belakang,” pungkasnya.
