Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Purbaya Andalkan Panda Bond untuk Kurangi Ketergantungan Dolar AS

SABTU, 27 JUNI 2026 | 13:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadikan penerbitan Panda Bond sebagai salah satu strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). 

Langkah itu diyakini dapat memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus memperluas sumber pembiayaan negara.

Purbaya mengatakan, penerbitan perdana obligasi berdenominasi Yuan yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026 itu akan membuat kebutuhan pembiayaan pemerintah tidak lagi terlalu bergantung pada penerbitan obligasi global dalam mata uang Dolar AS.


"Jadi ketergantungan kita terhadap Dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah. Tapi esensinya lebih besar daripada itu," ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta, dikutip Sabtu  27 Juni 2026.

Menurutnya, manfaat Panda Bond tidak hanya sebatas diversifikasi sumber pendanaan. Jika implementasi skema Local Currency Transaction (LCT) berjalan optimal, Indonesia, katar Purbaya akan memiliki akses yang lebih besar terhadap fasilitas kerja sama dengan bank sentral senilai sekitar 50 miliar Dolar AS.

"Kalau LCT betul-betul jalan, sebetulnya secara de facto, itu kan cadangan kita dengan perjanjian dengan bank sentral kita kan sekitar 50 miliar Dolar AS," katanya.

Purbaya menjelaskan, meski fasilitas tersebut tidak tercatat sebagai cadangan devisa secara hukum (de jure), kemudahan akses terhadap likuiditas itu secara praktik (de facto) akan memperkuat posisi cadangan devisa Indonesia.

"Kalau itu dipakai dengan betul dan cepat sehingga seolah-olah cadangan kita naik 50 miliar dolar, walaupun secara de jure nggak tercatat, tapi saya bisa bilang cadangan devisa kita naik seperti itu. Karena kita bisa akses ke sana dengan gampang. Artinya ketergantungan kita terhadap dolar akan lebih bisa ditekan. Rupiah akan lebih stabil," jelasnya.

Ia juga membuka peluang menambah nilai penerbitan Panda Bond apabila permintaan investor di pasar China melampaui ekspektasi. Bahkan, jika kebutuhan penerbitan obligasi global pemerintah dapat dipenuhi melalui instrumen tersebut, pemerintah siap mengurangi penerbitan obligasi berdenominasi Dolar AS.

"Kita lihat marketnya seperti apa. Kalau dia nyampe besar, kita perbesar sekali. Kita belum berapa sih dolar? Total global bond tinggal 3 miliar dolar lagi. Kalau semuanya bisa dipenuhi Panda Bond, ya sudah Panda Bond aja," tegasnya.

Selain itu, Purbaya menilai pasar keuangan China menawarkan keuntungan tersendiri karena investor di negara tersebut tidak terlalu bergantung pada penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings maupun Moody's. 

Penilaian lebih banyak mengacu pada lembaga pemeringkat domestik China yang hasilnya akan diumumkan menjelang penerbitan Panda Bond.

"Jadi kita perlu diversifikasi, karena investor di China tidak terlalu dipengaruhi oleh rating atau peringkat dari S&P, Moody's, dan lain-lain. Mereka akan melihat pemeringkat dari China seperti apa, dan Panda Bond diperingkat oleh lembaga pemeringkat dari China. Nanti akan dipublish beberapa hari sebelum Panda Bond dijual. Hasilnya kita sudah tahu kira-kira amat baik," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya