Legislator Gerindra: MBG Ciptakan 1,3 Juta Lapangan Kerja

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan dari target pembentukan 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

"Di SPPG 1 ya, kalau kurang lebih 50 orang dikali 27 ribu, artinya kan ada hampir 1,3 juta orang yang diciptakan lapangan pekerjaan, itu berasal dari satu sektor saja. Terkait soal MBG ini,” kata Bahtra dalam acara rilis survei Puspoll bertajuk “Menuju Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juni 2026.

Menurutnya, manfaat ekonomi dari program MBG selama ini luput dari perhatian publik. Sorotan masyarakat lebih banyak tertuju pada berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaannya.

"Yang kita lihat selama ini kan bagaimana pengelolaan MBG yang dianggap carut marut. Bagaimana pengelolaan MBG yang dianggap kurang tepat sasaran. Padahal di sana banyak sekali kemanfaatannya yang perlu dicermati,”!ujarnya.

Bahtra menilai, di tengah tekanan ekonomi global dan ancaman relokasi sejumlah industri ke luar negeri, program MBG dapat menjadi salah satu solusi dalam membuka lapangan kerja secara masif.

Legislator Gerindra ini pun membandingkan daya serap tenaga kerja dari program MBG dengan pabrik-pabrik besar yang selama ini menjadi perhatian publik ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau relokasi usaha.

"Tetapi kalau kita lihat MBG ini, tidak sebanding penerimaan tenaga kerja dengan jumlah pabrik-pabrik yang selama ini akan menjadi pantauan utama kita. Nah ini yang patut kita syukurin,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber lain dalam rilis survei Puspoll ini antara lain Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll) Chamad Hojin, Direktur Eksekutif Majapahit Institute Ahsan Ridhoi, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariqo Wibawa Satria.