Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan angka atau kuota 30 persen semata.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat berbicara dalam sarasehan dan dialog nasional yang digelar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.

"Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif," kata Sari.

Berbagai temuan penelitian, kata Sari, menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik berkorelasi dengan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia.

Bendahara Umum Partai Golkar itu juga mengapresiasi dan penghargaan kepada KPPG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan forum Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan tentang keterwakilan perempuan dalam politik.

"Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar kelompok perempuan politik dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen. 

"Hasil sarasehan dan dialog diharapkan dapat melahirkan kesimpulan serta langkah strategis bersama guna memperkuat posisi perempuan dalam politik elektoral sekaligus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang," jelasnya.

Hetifah yang juga Ketua Komisi X DPR itu mengungkapkan bahwa Partai Golkar telah berkomitmen terhadap mendorong kepemimpinan perempuan. 

"Hal tersebut tercermin dari banyaknya kader perempuan Partai Golkar yang saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun parlemen, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan DPR, ketua komisi, hingga pimpinan alat kelengkapan dewan," pungkasnya.