Jangan Rusak Integritas Mahasiswa dengan Uang dan Politik Praktis

Dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa oleh oknum polisi untuk mengalihkan titik demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, ditanggapi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

Dugaan tersebut diungkap oleh mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin. Menurut pengakuannya, uang tersebut diduga diberikan untuk memengaruhi arah dan lokasi aksi demonstrasi mahasiswa.

Menanggapi hal itu, Lalu Hadrian Irfani meminta agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis maupun kepentingan tertentu dengan iming-iming uang.

"Jangan membeli idealisme dan integritas mahasiswa dengan uang. Fase mahasiswa adalah masa mengasah dan meningkatkan intelektualitas, sekaligus memupuk idealisme dan integritas yang akan menjadi bekal penting bagi masa depan bangsa," ujar Lalu Hadrian Irfani, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurutnya, siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi demonstrasi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang selama ini menjadi penjaga moral dan pengawal demokrasi.

"Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang independen. Ketika aksi mahasiswa digerakkan oleh kepentingan uang, maka nilai-nilai perjuangan, objektivitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat akan tergerus," tegasnya.

Ketua DPW PKB NTB itu juga berharap mahasiswa tidak mudah tergoda oleh iming-iming materi dalam setiap kegiatan demonstrasi. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik.

"Saya berharap mahasiswa tetap menjaga marwah gerakan mahasiswa. Jika melakukan demonstrasi, hal itu harus benar-benar dilakukan secara murni untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan kepada pemerintah maupun lembaga negara, bukan karena kepentingan uang atau pihak tertentu," katanya.