Ilustrasi. (Foto: RMOLJateng)
Kehadiran kembali Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ASBUPI) sangat dinantikan dalam menghimpun badan usaha yang bergerak di bidang kepelabuhan, terutama yang dikelola BUMN.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) kepada RMOL di Jakarta, Kamis malam, 25 Juni 2026.
Menurut Siswanto, ASBUPI pernah didirikan pada Oktober 2013 oleh Pelindo I, II, III dan IV atau sebelum di-merger. Namun keberadaan ASBUPI saat seperti mati suri dalam beberapa tahun terakhir oleh berbagai faktor.
“ASBUPI salah salah satu tujuannya menyelesaikan permasalahan outsourcing dengan merumuskan alur proses bisnis dan pemilihan pekerjaan pokok dan penunjang yang nantinya akan dijadikan dasar dan pedoman pola pengadaan pekerja di perusahaan anggota,” kata Siswanto.
Lanjut dia, keberadaan organisasi ini penting sebagai mitra pemerintah maupun Pelindo dalam mengelola bisnis kepelabuhanan yang efektif.
“Jadi ASBUPI ini ikut menciptakan iklim yang baik dan layak bagi perkembangan kegiatan usaha pelayaran dan kepelabuhanan di Indonesia. Dan tidak kalah penting turut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di kalangan penyelenggaraan usaha kepelabuhanan,” jelasnya.
Pengamat maritim yang dikenal kritis ini memandang, ketika ASBUPI tidak berjalan alias nonaktif, timbul berbagai persoalan kepelabuhanan yang tentunya berdampak pada kualitas pelayanan serta perdagangan.
“Catatan saya pascamerger Pelindo, asosiasi ini seharusnya lebih aktif karena sangat diharapkan perannya di tengah lanskap bisnis kepelabuhanan nasional yang kian dinamis,” imbuhnya.
“Sekarang sudah saatnya ASBUPI perlu mengadopsi kebijakan inklusivitas yang memungkinkan dapat merangkul pihak-pihak di luar industri pelabuhan, seperti kampus, perorangan, dan lain sebagainya. Targetnya, menjadikan sektor kepelabuhanan lebih dikenal oleh masyarakat luas,” pungkas Siswanto.
