Aliansi BEM Nasional. (Foto: Dokumentasi BEM Nusantara)
Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, gabungan Aliansi BEM Nasional yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 25 Juni 2026.
"Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat,” kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.
“Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," tambahnya menegaskan.
Menurut dia, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas.
Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.
"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.
Rifqi menambahkan bahwa pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak
Dalam deklarasi yang juga dihadiri Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis.
Kedua, mengutuk dan menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.
Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi.
Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif.
Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
