Strategic Maritime Forum yang digelar pada peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026. (Foto: Dok. Pelindo)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil peran yang lebih besar dalam aktivitas pelayaran internasional di Selat Malaka agar tidak hanya menjadi negara yang dilalui kapal, tetapi juga memperoleh nilai tambah ekonomi nasional dari layanan maritim.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, dalam Strategic Maritime Forum yang digelar pada peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
Forum tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Senior Director Transportation Danantara Asset Management Wamildan Tsani Panjaitan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Irjen Pol. Dr. Capt. Hermanta, serta para pemangku kepentingan sektor maritim yang membahas penguatan peran Indonesia dalam ekosistem pelayaran dan logistik internasional.
"Selat Malaka bukan hanya jalur pelayaran internasional. Bagi Indonesia, kawasan ini adalah ruang strategis untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus menangkap nilai ekonomi yang lebih besar dari aktivitas perdagangan dunia," ujar Achmad.
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kehadirannya melalui penyediaan layanan maritim yang aman, andal, dan kompetitif, mulai dari layanan pemanduan, penundaan, ship to ship transfer, transshipment, floating storage, hingga berbagai layanan pendukung kapal lainnya.
"Ketika aktivitas pelayaran dunia melintas di dekat wilayah kita, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu menyediakan layanan yang kuat, andal, dan bernilai tambah bagi kepentingan nasional," jelas Achmad.
Selain memberikan nilai tambah ekonomi, Achmad menegaskan bahwa penguatan layanan maritim juga berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.
Kata dia, tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka membutuhkan tata kelola layanan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan, pencemaran, maupun potensi oil spill yang dapat berdampak pada wilayah perairan Indonesia.
"Penguatan layanan pandu, tunda, dan layanan maritim lainnya bukan semata-mata soal bisnis. Ini juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan kehadiran negara dalam menjaga ruang maritimnya," tambah Achmad.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pelindo terus mengembangkan layanan maritim di kawasan strategis, salah satunya melalui pengoperasian Nipa Transfer Anchorage Area (NTAA) di Perairan Nipa, Kepulauan Riau, yang mulai beroperasi sejak Mei 2026.
Layanan tersebut mencakup ship to ship transfer, pelayanan kapal, serta floating storage untuk mendukung aktivitas maritim di sekitar Selat Malaka.
Achmad juga menegaskan bahwa penguatan layanan maritim harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan peran pelaut Indonesia.
Menurutnya, berkembangnya layanan pemanduan, penundaan, ship to ship transfer, serta berbagai layanan maritim lainnya akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaut nasional untuk berkontribusi di sektor maritim, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Pelaut Indonesia memiliki kompetensi dan ketangguhan yang telah diakui. Karena itu, penguatan ekosistem maritim nasional harus sekaligus menjadi ruang bagi pelaut Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun di kawasan strategis internasional," pungkasnya.
