WAJAR apabila negeri ini dijuluki “Negeri MBG.” Setiap hari selalu ada kisah program kesayangan Presiden Prabowo Subianto ini. Pelan-pelan mulai menggusur rating sinetron ijazah. Terbaru, ada 45 dapur SPPG di Sumatera Utara, tutup.
Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendadak berhenti beroperasi. Mayoritas berada di Kabupaten Asahan dan Kota Pematangsiantar. Penyebabnya bukan gempa bumi. Bukan banjir. Bukan juga serangan alien dari galaksi Andromeda.
Penyebabnya jauh lebih mengerikan. Dana operasional dari pusat belum cair. Selesai. Sesederhana itu.
Dapur sudah berdiri. Peralatan sudah tersedia. Pegawai sudah direkrut. Tetapi uang operasional tidak datang. Akibatnya, aktivitas berhenti. Program yang digadang-gadang sebagai prioritas nasional mendadak seperti motor kredit yang lupa diisi bensin.
Padahal para investor sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal bagi rakyat biasa. Untuk satu dapur saja, modal yang ditanam berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar. Bayangkan lae.
Dengan uang segitu, sebagian orang bisa beli rumah, kebun, sawah, ternak kambing, ternak sapi, dan mungkin masih sisa untuk buka warung kopi.
Tetapi dalam kisah MBG, miliaran rupiah itu berubah menjadi bangunan megah yang kadang hanya ditemani suara jangkrik dan angin sore. Investor dijanjikan skema pengembalian yang manis.
Ada
availability payment sekitar Rp6 juta per hari. Secara teori, modal bisa kembali dalam waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun operasional penuh.
Secara teori. Karena dalam praktiknya, teori itu kini mulai terdengar seperti dongeng sebelum tidur.
Data nasional lebih mencengangkan. Hingga akhir Mei 2026, tercatat 8.182 SPPG pernah disuspend.
Dari jumlah itu, 2.213 titik masih menggantung nasibnya karena persoalan infrastruktur, higiene, dan sertifikasi.
Ini bukan angka kerusakan motor dinas. Ini jumlah dapur program unggulan negara.
Belum selesai. Ketika sekolah memasuki masa libur Juni-Juli 2026, banyak dapur kembali masuk mode tidur panjang. Operasional berkurang. Insentif tidak penuh. Aktivitas melambat. Dapur bergizi berubah menjadi dapur meditasi.
Namun semua itu masih kalah spektakuler dibanding kisah para investor yang merasa masuk ke film thriller ekonomi. Total investasi swasta yang diperkirakan masuk ke proyek ini mencapai sekitar Rp90 triliun untuk puluhan ribu dapur.
Angka Rp90 triliun itu kalau ditumpuk dalam bentuk uang pecahan seratus ribu mungkin bisa membuat menara yang tingginya bikin pesawat Garuda harus minta izin lewat. Salah satu kasus paling terkenal datang dari Mujazin, investor asal Sukabumi.
Ia mengaku mengalami kerugian mencapai Rp218,25 miliar setelah membiayai 97 titik dapur perintis. Dana sudah keluar sejak 2025. Tetapi hak pengelolaan yang dijanjikan belum juga turun.
Puncak kemarahan terjadi pada 8 Juni 2026. Ratusan mitra mendatangi kantor BGN di Jakarta. Mereka menuntut kejelasan.
Mereka membawa satu pertanyaan sederhana, "Kalau dapurnya sudah jadi, uangnya sudah keluar, kenapa nasib kami masih seperti status hubungan yang digantung tanpa kepastian?"
Di tengah kekacauan itu, muncul kebijakan baru. BGN memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru sejak awal Juni 2026. Alasannya terdengar mulia. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas.
Kalimat itu memang indah di atas kertas. Tetapi bagi investor yang sudah terlanjur menanam miliaran rupiah, kalimat tersebut terdengar seperti dokter yang berkata, "Tenang Pak, operasinya sukses," padahal pasiennya sudah pingsan duluan.
Lalu muncullah episode yang membuat seluruh cerita ini naik level menjadi legenda. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tim verifikasi menemukan fakta yang sulit dijelaskan dengan logika normal.
Dari lebih dari 300 titik SPPG terdaftar, sekitar 100 titik ternyata fiktif. Lokasinya bukan di kompleks bisnis. Bukan di kawasan industri. Melainkan di hutan, sawah, bahkan area pemakaman.
Pemakaman, lae. Artinya kalau data itu benar, ada kemungkinan dapur-dapur tersebut hanya aktif di dunia lain.
Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia, langsung menutup sementara portal pendaftaran dan membersihkan data. Dugaan praktik jual-beli titik pendirian SPPG pun semakin kencang berembus.
Bahkan anggota DPR Nurhadi pernah menyebut ada sekitar 5.000 titik diduga fiktif secara nasional. Kalau angka itu benar, maka Indonesia mungkin menjadi negara pertama yang berhasil membangun jaringan dapur terbesar yang sebagian keberadaannya hanya dikenal oleh koordinat GPS dan makhluk halus.
Kini penyelidikan dugaan korupsi, intervensi pengadaan, penggelembungan anggaran, hingga permainan titik terus bergulir. Sementara pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran dan refocusing ke kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sayangnya, bagi banyak investor dan masyarakat, pertanyaannya masih sama. Bagaimana program yang dirancang untuk memberi makan rakyat bisa berubah menjadi kisah tentang dapur kosong, investor buntung, titik gaib, dan kuburan yang mendadak masuk peta pembangunan nasional? Kok tak ada satupun kisah siswa yang kelaparan.
Entahlah, lae. Yang jelas, sebelum percaya pada angka-angka pembangunan berikutnya, mungkin kita perlu memastikan satu hal sederhana terlebih dahulu. Dapurnya benar-benar ada, atau cuma penampakan administratif yang muncul setiap kali laporan diminta.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
