Berita

Pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

RABU, 24 JUNI 2026 | 20:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang diwariskan pada era pemerintahan Joko Widodo.

Menurut pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai, pemerintah perlu secara terbuka menjelaskan kepada publik berbagai tantangan yang sedang dihadapi, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan.

“Makanya Pak Prabowo juga jangan diam-diam aja. Harus juga ngomong pusing nih, itu ada IKN yang stranded dengan ratusan triliun,” ujar Connie di kanal Youtube Hendri Satrio, Rabu, 24 Juni 2026.


Ia menilai proyek IKN perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menggunakan dana negara yang bersumber dari rakyat. Menurutnya, pihak yang menggagas kebijakan tersebut juga harus ikut bertanggung jawab atas berbagai konsekuensi yang muncul.

Connie khawatir jika tidak ada evaluasi yang jelas, akan muncul budaya politik yang membiarkan para pemegang kekuasaan melontarkan gagasan besar tanpa mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab jangka panjang.

Dalam kesempatan itu, Connie juga mengungkapkan pengalamannya saat menghadiri peresmian gedung Partai NasDem beberapa tahun lalu. Saat itu, kata dia, Presiden Jokowi secara khusus memaparkan gagasan pembangunan IKN di hadapan para tamu undangan.

Menurut Connie, cara penyampaian proyek IKN saat itu lebih menyerupai promosi sebuah konsep besar ketimbang pemaparan kebijakan negara yang telah melalui kajian matang. Ia bahkan mengibaratkan konsep IKN yang dipresentasikan Jokowi sebagai sebuah dreamland.

Karena itu, Connie menilai perlu ada pertanggungjawaban yang jelas terkait pembangunan IKN, mengingat proyek tersebut menggunakan uang rakyat dalam jumlah sangat besar.

"Gimana caranya dia diadili paling nggak untuk keputusan IKN. Karena itu uang rakyat atau dibalikin," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan yang muncul selama masa pemerintahannya sendiri, tetapi juga berani mengungkap dan mengevaluasi dampak kebijakan dari periode sebelumnya.

"Jangan sampai Pak Prabowo ini cuma sibuk mengcounter kejadian yang ada di era dia. Tapi berani dong, ini kan ada efek juga dari eranya bapak yang bersembunyi di Solo itu," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya