Berita

Pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

RABU, 24 JUNI 2026 | 20:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang diwariskan pada era pemerintahan Joko Widodo.

Menurut pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai, pemerintah perlu secara terbuka menjelaskan kepada publik berbagai tantangan yang sedang dihadapi, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan.

“Makanya Pak Prabowo juga jangan diam-diam aja. Harus juga ngomong pusing nih, itu ada IKN yang stranded dengan ratusan triliun,” ujar Connie di kanal Youtube Hendri Satrio, Rabu, 24 Juni 2026.


Ia menilai proyek IKN perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menggunakan dana negara yang bersumber dari rakyat. Menurutnya, pihak yang menggagas kebijakan tersebut juga harus ikut bertanggung jawab atas berbagai konsekuensi yang muncul.

Connie khawatir jika tidak ada evaluasi yang jelas, akan muncul budaya politik yang membiarkan para pemegang kekuasaan melontarkan gagasan besar tanpa mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab jangka panjang.

Dalam kesempatan itu, Connie juga mengungkapkan pengalamannya saat menghadiri peresmian gedung Partai NasDem beberapa tahun lalu. Saat itu, kata dia, Presiden Jokowi secara khusus memaparkan gagasan pembangunan IKN di hadapan para tamu undangan.

Menurut Connie, cara penyampaian proyek IKN saat itu lebih menyerupai promosi sebuah konsep besar ketimbang pemaparan kebijakan negara yang telah melalui kajian matang. Ia bahkan mengibaratkan konsep IKN yang dipresentasikan Jokowi sebagai sebuah dreamland.

Karena itu, Connie menilai perlu ada pertanggungjawaban yang jelas terkait pembangunan IKN, mengingat proyek tersebut menggunakan uang rakyat dalam jumlah sangat besar.

"Gimana caranya dia diadili paling nggak untuk keputusan IKN. Karena itu uang rakyat atau dibalikin," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan yang muncul selama masa pemerintahannya sendiri, tetapi juga berani mengungkap dan mengevaluasi dampak kebijakan dari periode sebelumnya.

"Jangan sampai Pak Prabowo ini cuma sibuk mengcounter kejadian yang ada di era dia. Tapi berani dong, ini kan ada efek juga dari eranya bapak yang bersembunyi di Solo itu," tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya