Mantan Wamen Imipas, Silmy Karim. (Foto: RMOL/Jamal)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di wilayah Bali. Kali ini menyasar kantor salah satu biro jasa yang mengurusi izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Selasa 23 Juni 2026, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di satu kantor biro jasa di wilayah Bali.
"Ada satu kantor biro jasa yang memang seringkali memberikan jasa-jasa pengurusan dokumen keimigrasian untuk wilayah Bali dilakukan penggeledahan," kata Budi kepada wartawan.
Dari penggeledahan tersebut, kata Budi, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
"Pasca penggeledahan tentu nanti penyidik juga akan melakukan pemanggilan kepada para saksi untuk dikonfirmasi atas temuan tersebut," pungkas Budi.
Sebelumnya, sejak Rabu 17 Juni 2026 hingga Jumat 19 Juni 2026, tim penyidik juga melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yaitu di Kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan BBE.
Pada Kamis 4 Juni 2026, KPK resmi menetapkan 8 dari 18 orang yang terjaring OTT sejak Selasa-Rabu, 2-3 Juni 2026 sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA periode 2022-2026.
Mereka adalah Silmy Karim selaku Wakil Menteri Imipas periode 2025-2026 yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2023-2024, Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji selaku Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal.
Selanjutnya, Ronald Arman Abdullah selaku mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, serta Gusti Bernardiansyah selaku staf Subdirektorat Izin Tinggal.
