Diskusi bareng menteri yang berakhir kisruh di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada Senin malam, 15 Juni 2026. (Foto: Instagram)
Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi insiden penolakan mahasiswa terhadap sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran dalam diskusi publik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin malam, 15 Juni 2026.
Kericuhan terjadi dalam forum diskusi Total Politik bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" dengan tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Di media sosial, berkembang narasi yang menggambarkan adanya persekusi terhadap para narasumber. Penolakan terutama diarahkan kepada Budiman Sudjatmiko yang oleh sebagian mahasiswa dianggap telah meninggalkan perjuangan yang selama ini diperjuangkannya.
Menanggapi peristiwa tersebut, Adi Prayitno menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.
"Seperti yang kita tahu, dalam ruang demokrasi semua orang punya pikiran berbeda, pendapat berbeda, narasi berbeda, dan diskursus berbeda. Itu boleh. Yang paling penting tidak saling mengganggu satu sama lain," kata Adi Prayitno lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 17 Juni 2026.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengaku memahami kekecewaan dan kemarahan sebagian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi saat ini, mulai dari polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi, hingga isu penggusuran lahan.
"Saya juga memahami aktivis mahasiswa dan adik-adik mahasiswa di UGM yang hatinya mendidih, marah, dan tidak percaya dengan sejumlah isu yang terjadi," ujarnya.
Namun demikian, Adi mengingatkan agar ekspresi ketidaksetujuan tidak dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi mengarah pada tindakan anti-demokrasi.
Menurutnya, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan suatu forum diskusi, masih banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan sikap tanpa harus mengganggu jalannya acara.
"Kalau tidak setuju dengan acara itu, bisa tidak hadir atau membuat acara tandingan," katanya.
Ia menambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Karena itu, ruang dialog dan diskusi terbuka seharusnya dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik dan menguji argumentasi secara substantif.
"Pilihan politik itu ada pada siapa pun. Tapi sebisa mungkin hindari tindakan yang mengarah kepada anti-demokrasi dan anti-dialog. Hati boleh panas, pikiran boleh marah, dan semuanya sebal dengan kondisi saat ini. Tapi kalau memang ada forum diskusi dan ruang dialogis yang dilakukan secara terbuka, alangkah lebih baiknya dimanfaatkan untuk sharing berbagai data dan menunjukkan apa kelemahan yang signifikan," pungkasnya.
