Berita

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Putri Sukmaniara. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Sekjen PP PMKRI:

Persatuan Nasional Harus Diutamakan di Tengah Dinamika Politik

SELASA, 16 JUNI 2026 | 10:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah beragam dinamika yang berkembang di ruang publik, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Putri Sukmaniara, mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mengedepankan dialog serta kritik yang membangun demi menjaga persatuan bangsa.

Menurutnya, situasi bangsa saat ini membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan kegaduhan yang berpotensi memperdalam polarisasi.

“Yang dibutuhkan bukan sikap saling menyalahkan, melainkan kemauan bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat,” ujar Putri lewat keterangan resminya, Selasa, 16 Juni 2026.


Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik perlu disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan instrumen politik praktis ataupun kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.

“Dalam situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, aspirasi publik sangat mudah dibelokkan menjadi agenda pribadi atau kelompok. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Putri lantas mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.

Dia berpandangan, persoalan bangsa harus dilihat secara utuh dan tidak disederhanakan hanya pada satu atau dua isu yang sedang mengemuka.

“Persoalan bangsa ini kompleks. Karena itu kita perlu bersikap hati-hati, teliti, dan tidak reaktif dalam melihat setiap perkembangan,” ujarnya.

Mengenai wacana “Reformasi Jilid II”, Putri menilai istilah tersebut kurang tepat digunakan dalam konteks saat ini karena membawa beban historis dan berpotensi memunculkan tafsir politik yang kontraproduktif.

“Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan kerja sama menghadapi tantangan bersama, bukan narasi yang berpotensi memperkeruh suasana,” tegasnya.

Meski demikian, Putri menegaskan bahwa menjaga situasi nasional tetap kondusif bukan berarti mengabaikan kritik masyarakat. Sebaliknya, kondisi yang kondusif diperlukan agar aspirasi publik dapat didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang luas serta memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan transparan.

“Persatuan nasional dibangun melalui kesediaan untuk saling mendengar, saling percaya, dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” tutup Putri.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya