Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Dok Kemenkeu)

Politik

DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun Tahun Depan

SENIN, 15 JUNI 2026 | 23:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 15 Juni 2026.

"Komisi XI DPR menyetujui pagu Kemenkeu dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 Rp49.801.124.984.000," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR, Senin 15 Juni 2026.

Berikut rincian penggunaan pagu anggaran tersebut:


Berdasarkan Program

- Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp36,3 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,1 miliar
- Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194,7 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp47,94 triliun

Berdasarkan Fungsi

- Fungsi Layanan Umum: Rp45,52 triliun
- Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp36,3 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,1 miliar
- Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194,7 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp43,66 triliun
- Fungsi Ekonomi: Rp284,7 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp2 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp282,7 miliar
- Fungsi Pendidikan: Rp4 triliun
- Dukungan Manajemen: Rp4 triliun

Dengan masing-masing Eselon I dan Badan Layanan Umum atau BLU Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal dan BLU LPDB: Rp31,83 triliun
- Inspektorat Jenderal: Rp32,6 miliar
- Direktorat Jenderal Anggaran: Rp33,1 miliar
- Direktorat Jenderal Pajak: Rp5,4 triliun
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Rp2,81 triliun
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Rp36,1 miliar
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BLU LDKPI: Rp85,9 miliar
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BPDP, BPDLH: Rp7,08 triliun
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU LMAN: Rp724,3 miliar
- BPPK dan BLU PKN STAN: Rp329,5 miliar
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Rp36,9 miliar
- Lembaga National Single Window: Rp119,5 miliar
- Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Rp55,7 miliar
- Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan: Rp1,22 triliun.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya