Berita

Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi Heikal Syafar mencicil pembayaran proyek pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Istimewa)

Nusantara

Ada Penggiringan Opini Kasus Proyek Pendanaan MBG

SENIN, 15 JUNI 2026 | 23:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Diduga telah terjadi penggiringan opini dalam kasus proyek pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi Heikal Syafar.

Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung menilai, pemberitaan yang berkembang di sejumlah media tidak berimbang karena tanpa melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam isu tersebut. 

“Kalau saya lihat ada kecenderungan penggiringan opini," kata Eki dalam keterangannya, Senin 15 Juni 2026.


Eki mengaku sudah meminta klarifikasi secara langsung Heikal Syafar terkait isu-isu yang beredar.

"Keterlibatan Heikal dalam proyek tersebut semata-mata untuk membantu kelancaran program pemerintah, khususnya terkait kebutuhan dapur yang disebut berkaitan dengan dapur Kodim," kata Eki.

Berdasarkan keterangan Heikal, lanjut Eki, terdapat kebutuhan permodalan yang belum terpenuhi sekitar Rp6 miliar dan dalam bentuk barang berupa omprengan atau food tray yang digunakan untuk mendukung operasional dapur dan pemodal lain berupa uang tunai Rp800 juta yang dibelikan susu.

"Kedua pemodal masing-masing sudah dibayarkan oleh Heikal dengan cara mencicil. Rinciannya Rp500 juta untuk modal Rp6 miliar melalui pengacara Andrew Buntoro dan Rp100 juta melalui Elvi Salim untuk modal Rp800 juta," kata Eki.

Berdasarkan informasi yang diterima Eki, persoalan tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi dan klarifikasi oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk adanya proses pengecekan terhadap status pembayaran.

"Kurang lebih ada 40 vendors, termasuk Heikal yang belum dibayar BGN," kata Eki.

Eki menambahkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, termasuk status proyek dan mekanisme pembayarannya.

“Pihak terkait juga sedang mengkaji ulang dan akan melakukan pertemuan untuk penyelesaian,”  pungkas Eki.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya