Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Produksi Domestik Tertinggal, Pemerintah Kejar Swasembada Susu

SENIN, 15 JUNI 2026 | 09:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah mendorong percepatan penyusunan dan implementasi roadmap kemandirian susu nasional sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penguatan sektor persusuan nasional harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat.

"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap produksi susu mulai dari hulu hingga hilir, wajib segera kita lakukan," kata Hanif di Jakarta, dikutip Senin 15 Juni 2026. 


Hanif mengungkapkan produksi susu nasional saat ini masih jauh dari kebutuhan. Indonesia baru mampu menghasilkan sekitar 1 juta ton susu per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

"Itu berarti lebih dari 80 persen kebutuhan masih dipenuhi dari impor. Maka langkah-langkah kita semua untuk segera menyelesaikan roadmap produksi susu menjadi sangat penting," ujarnya.

Menurut Hanif, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah percepatan untuk memperkuat produksi domestik sekaligus meningkatkan daya saing industri persusuan nasional.

Selain peningkatan produksi, pemerintah juga mendorong hilirisasi dan integrasi industri sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem persusuan nasional. Penguatan investasi dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini.

"Hilirisasi dan integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambahnya.

Hanif juga menyoroti posisi konsumsi susu Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, peningkatan konsumsi dan penguatan produksi harus berjalan beriringan agar industri susu nasional dapat berkembang lebih kuat.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting adalah terus melakukan sosialisasi sehingga tumbuh minat yang cukup besar, membangun iklim yang baik, dan menyelesaikan roadmap-nya," beber Hanif.

Ia menegaskan keberhasilan roadmap kemandirian susu nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, peternak, akademisi, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor susu dalam jangka panjang.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya