Dudung Bantah Terlibat Kasus MBG, Tegaskan Tak Miliki Dapur SPPG

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung menegaskan dirinya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebagaimana ramai dituduhkan di sejumlah platform media sosial.

Menurut Dudung, keterlibatannya selama ini hanya sebatas membantu menjembatani komunikasi antara pengelola pesantren dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar para santri dapat menjadi penerima manfaat program MBG.

"Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujar Dudung dalam keterangan tertulis, Jumat 12 Juni 2026. 

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, sekitar enam hingga tujuh bulan lalu sejumlah pengurus pesantren meminta bantuannya agar pesantren mereka dapat terlibat dalam program MBG. Permintaan itu muncul karena jumlah santri yang mencapai ribuan orang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi lokasi layanan dapur MBG.

Atas permintaan tersebut, Dudung kemudian mempertemukan pihak pesantren dengan Dadan Hindayana yang saat itu menjabat sebagai Kepala BGN.

Namun setelah proses perkenalan dilakukan, Dudung mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan komunikasi maupun tindak lanjut program tersebut.

"Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'. Akhirnya silahkanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah tidak mengerti apa-apa," tuturnya.

Dudung juga mengungkapkan bahwa hingga kini dapur SPPG yang sempat direncanakan tersebut bahkan belum dibangun.

"Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Dudung untuk merespons beredarnya informasi di media sosial yang mencantumkan namanya dalam daftar sejumlah pejabat dan tokoh yang disebut-sebut terkait dengan dugaan korupsi tata kelola program MBG.