Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)

Politik

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 23:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan untuk terus diperkuat setelah terungkap kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan kawan-kawan.

Koordinator Nasional (Kornas) Pemuda Timur salah satu yang mendorong adanya pengawasan ketat MBG sebagai program prioritas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menilai Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang baik dan harus didukung seluruh elemen bangsa. Namun, karena program ini menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut kepentingan publik, maka pengawasan harus dilakukan secara ketat," ujar pengurus Kornas Pemuda Timur, Zainal Irfandi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurutnya, MBG merupakan kebijakan yang memiliki dampak positif bagi masa depan Bangsa, karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui pelibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

Karena itu, Zainal menegaskan dorongan yang disampaikan Kornas Pemuda Timur ini dalam rangka memperbaiki pelaksanaan MBG agar benar-benar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Lebih dari itu, dia mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar dapat menindaklanjuti informasi dari mantan Wakil Ketua BGN yang juga ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, yang menyatakan dugaan keterlibatan puluhan nama pejabat.

"Kami mendukung Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti seluruh informasi, keterangan, maupun dugaan yang disampaikan Sony Sonjaya terkait 26 nama yang turut terlibat dalam kasus yang terjadi di BGN," tuturnya.

"Semua pihak yang disebut harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum perlu mengusut secara profesional, independen, dan transparan sehingga kebenaran dapat terungkap secara terang benderang," demikian Zainal menambahkan.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya