Salah satu SPBU. (Foto: RMOLJateng)
Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Penyesuaian harga energi seharusnya dilakukan secara bertahap, transparan, serta mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan perkembangan harga minyak dunia.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Ismail, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak prinsip penyesuaian harga energi.
Namun, ia menilai besaran dan mekanisme kenaikan harga Pertamax perlu dievaluasi karena berpotensi memberikan tekanan terhadap masyarakat.
“Pemerintah harus meninjau kenaikan harga Pertamax yang dilakukan. Penyesuaian harga seharusnya dilakukan secara bertahap dengan mengevaluasi kesiapan fiskal dan harga minyak dunia, jangan langsung naik signifikan hampir sepertiga dari harga awal,” ujar Ismail dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka formulasi penetapan harga BBM secara transparan agar masyarakat memahami dasar kebijakan tersebut. Selain itu, perlu ada langkah perlindungan bagi masyarakat kecil, kelompok menengah rentan, serta pelaku usaha kecil yang terdampak.
“PKS menolak besaran dan cara kenaikannya, bukan menolak prinsip penyesuaian harga secara mutlak. Pemerintah harus memastikan ada perlindungan bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.
Ismail menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumen Pertamax Series ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat meningkatkan beban subsidi energi dan memicu persoalan distribusi.
“Migrasi konsumen Pertamax Series ke Pertalite tidak akan terelakkan. Dampaknya bisa berupa peningkatan konsumsi BBM subsidi, potensi kelangkaan, hingga antrean di sejumlah daerah. Kelompok kelas menengah yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial akan menjadi pihak yang paling terdampak,” jelasnya.
Selain dampak ekonomi, PKS juga mendorong pemerintah menjadikan momentum ini sebagai percepatan agenda ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Ismail meminta pemerintah mempercepat elektrifikasi kendaraan, khususnya transportasi umum, serta memperkuat infrastruktur pendukung kendaraan listrik.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali insentif kendaraan listrik serta mendorong agar pengadaan kendaraan dinas pemerintah mengarah pada kendaraan listrik, bukan kendaraan berbasis bensin maupun hybrid,” tegasnya.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) agar ekosistem kendaraan listrik semakin siap dan masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Percepatan elektrifikasi harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk memperluas jaringan SPKLU di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Ismail.
