Berita

Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, saat mendemonstrasikan sistem digital bansos, di Ruang Rapat Komisi VIII, Senayan, Rabu kemarin, 10 Juni 2026. (Foto: Humas Kemensos)

Politik

Kemensos Demonstrasikan Sistem Digitalisasi Bansos kepada DPR

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 10:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendemonstrasikan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) kepada Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 10 Juni 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari reformasi tata kelola perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.

"Melalui sistem ini, setiap pengajuan bansos dapat langsung diketahui hasilnya, termasuk alasan diterima atau ditolak. Ini penting untuk menghindari perdebatan di lapangan dan meningkatkan kepercayaan publik," ujar Saifullah Yusuf, Kamis, 11 Juni 2026.


Dalam simulasi yang dilakukan bersama anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, proses pendaftaran bansos dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik melalui teknologi pemindaian wajah (liveness detection). Setelah identitas terverifikasi, sistem secara otomatis mencocokkan data dengan berbagai basis data pemerintah, seperti kepemilikan aset, kendaraan, pekerjaan, upah, dan konsumsi listrik.

Perwakilan DEN, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa sistem mampu memverifikasi identitas dan data penerima secara real time.

"Barusan yang terjadi adalah satu, dicek bahwa yang bersangkutan betul manusia di depan handphone, dan yang kedua dicek ke Dukcapil sebagai source of truth biometrik populasi Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah proses autentikasi, sistem langsung melakukan verifikasi lintas data secara terintegrasi.

"Begitu pengajuan dilakukan, sistem secara instan akan bertanya ke berbagai sumber data mulai dari kepemilikan kendaraan, status pekerjaan dan upah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset tanah, semuanya database to database secara real time," katanya.

Dalam simulasi tersebut, sistem menyatakan pengajuan tidak layak menerima bansos dan menampilkan alasan secara transparan berdasarkan kondisi ekonomi pemohon. Menurut DPR, keterbukaan informasi ini menjadi langkah maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Kemensos juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang ingin memperbarui data. Saat ini, implementasi digitalisasi bansos yang dikembangkan melalui Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) telah diuji coba dan tengah diperluas ke 42 kabupaten/kota sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya