Representative Image (Foto: WMO)
Musim kemarau tahun 2026 diproyeksikan akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata normalnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung secara bertahap sejak Juli hingga September mendatang.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, merinci bahwa puncak kemarau dimulai pada Juli yang mencakup 12,26 persen luas daratan.
Fase yang paling krusial akan jatuh pada Agustus, di mana 48,84 persen daratan Indonesia atau sebanyak 369 Zona Musim (ZOM) akan mengalami puncak kemarau secara serentak.
Wilayah yang sangat terdampak pada Agustus ini meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga sebagian besar Kalimantan dan Papua.
Selanjutnya, sebanyak 169 ZOM akan menyusul memasuki periode puncak kemarau pada September.
Ancaman kekeringan ekstrem ini juga diperparah oleh fenomena El Nino yang diprediksi masih akan terus bertahan hingga awal 2027.
Menghadapi situasi iklim yang kian menantang, BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Terdapat sejumlah langkah krusial yang direkomendasikan oleh BMKG.
Sektor pertanian sangat diimbau untuk segera menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan serta memiliki siklus panen yang lebih pendek.
Pemerintah daerah diminta untuk merevitalisasi waduk dan memperbaiki jaringan distribusi guna memastikan ketersediaan air bersih.
Pengelola sektor energi perlu memastikan kapasitas air bendungan tetap mencukupi untuk kebutuhan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat guna mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu lonjakan kasus ISPA.
Selain langkah mitigasi pencegahan di atas, BMKG juga terus berkoordinasi secara aktif dengan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) demi mencegah meluasnya ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Di tengah kewaspadaan ini, masyarakat sangat diharapkan untuk terus memantau pembaruan informasi resmi dari saluran BMKG agar terhindar dari kepanikan akibat informasi yang tidak terverifikasi.
