Berita

Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 01:07 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jajaran orang-orang kepercayaannya yang mengelola program strategis pemerintah.

Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai persoalan yang muncul di tubuh BGN menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola serta pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.

"Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya," kata Said Didu dalam Diskusi Media Buka Fakta di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.


Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menilai langkah penegakan hukum terhadap sejumlah pejabat BGN menjadi peringatan bahwa loyalitas saja tidak cukup dalam penempatan pejabat publik.

Menurutnya, kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan tata kelola yang baik harus menjadi pertimbangan utama dalam mengelola program pemerintah yang menggunakan anggaran besar.

Said juga melihat adanya kecenderungan pemerintah mulai lebih terbuka terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, termasuk terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya melihat Prabowo mulai realistis dan mulai mendengarkan kritik masyarakat," ujarnya.

Meski mengkritisi tata kelola pelaksanaannya, Said menegaskan tetap mendukung program MBG karena memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun demikian, ia menilai pelaksanaan program perlu terus diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan memprioritaskan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.

"Saya mendukung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program MBG. Itu lebih nyata manfaatnya kepada rakyat," pungkasnya.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya