Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Tantangan Terbesar Prabowo Bukan Oposisi, tapi Internal Sistem

SELASA, 09 JUNI 2026 | 15:09 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Beragam dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai persoalan birokrasi atau kebijakan semata.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai terdapat strategi yang sengaja membiarkan munculnya ketidakteraturan di tahap awal untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang selama ini bekerja di balik layar atau yang kerap disebut sebagai deep state. 

“Sun Tzu pernah mengatakan, terkadang ketidakteraturan digunakan untuk menciptakan keteraturan," kata Amir, dikutip Selasa 9 Juni 2026.


Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kata Amir, ada kemungkinan ketidakteraturan itu dibiarkan terlebih dahulu untuk melihat siapa saja yang melakukan sabotase dari dalam.

Amir menjelaskan, keberadaan deep state atau jaringan kekuatan yang bekerja di luar struktur formal negara dapat memengaruhi jalannya kebijakan pemerintah. 

Akibatnya, tidak hanya pihak yang terlibat langsung dalam jaringan tersebut yang terdampak, tetapi juga aparatur dan kelompok lain yang tidak memiliki keterkaitan apa pun.

“Ketika ada jaringan yang melakukan perlawanan terhadap agenda pemerintah, efeknya bisa meluas. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat pun ikut terpengaruh sehingga muncul apa yang disebut sabotase struktural,” kata Amir.

Amir menilai tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan hanya berasal dari oposisi politik terbuka, melainkan dari kelompok-kelompok yang secara formal berada dalam sistem namun memiliki kepentingan berbeda dengan arah kebijakan pemerintah. 

Pandangan serupa pernah disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya ancaman “musuh dalam selimut” yang dinilai dapat menghambat agenda kedaulatan ekonomi nasional.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya