Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso. (Foto: Istimewa)

Politik

DPR Usulkan Penguatan Anggaran Ditjen Pemasyarakatan

SELASA, 09 JUNI 2026 | 10:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana sekaligus menekan angka residivisme atau kejahatan berulang.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendukung penambahan anggaran bagi Ditjen Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 maupun pagu indikatif 2027. Namun, ia menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut harus dibarengi dengan program pembinaan yang terukur dan berdampak nyata.

Menurut Sugiat, warga binaan perlu dibekali keterampilan kerja, pembinaan kepribadian, serta kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi agar lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman.


"Negara mengeluarkan triliunan Rupiah untuk memberikan fasilitas terhadap narapidana yang sudah terbukti berbuat kejahatan dengan membangun lapas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun pada kenyataannya angka kejahatan terus meningkat bahkan banyak lapas yang overcapacity," kata Sugiat, dikutip Selasa 9 Juni 2026.

Politikus Partai Gerindra itu menilai sistem pemasyarakatan harus mampu menghasilkan perubahan perilaku yang nyata. Dengan demikian, warga binaan dapat kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Karena itu, ia meminta pemerintah memaksimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan narapidana. Sugiat juga mendorong adanya skema yang memungkinkan warga binaan lebih mandiri sehingga kebutuhan mereka di lembaga pemasyarakatan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

"Seharusnya uang yang dikhususkan untuk warga binaan harus dihasilkan oleh mereka sendiri tanpa membebani keuangan negara," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Ditjen Pemasyarakatan dengan syarat disertai rincian program kerja yang jelas serta pemetaan isu-isu strategis, khususnya terkait penguatan peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya