Berita

Kepala BGN Nanik S Deyang (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Usai Dilantik, Kepala BGN Fokus Efisiensi Anggaran dan Tingkatkan Kualitas MBG

SENIN, 08 JUNI 2026 | 18:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda pertama yang akan dikerjakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Nanik mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara penambahan titik layanan dan dapur baru MBG. 

Kebijakan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi pemerintah melakukan penataan ulang distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu.


“Artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.Ya. Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," jelasnya. 

Selain menata infrastruktur program, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. 

Menurut Nanik, evaluasi akan dilakukan terhadap data penerima manfaat yang saat ini mencapai puluhan juta orang untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran. 

“Refokusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” papar Nanik.

Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas pelaksanaan program. 

Nanik menegaskan bahwa pada tahun 2026 BGN tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah dapur atau cakupan semata, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional dan kualitas makanan yang telah ditetapkan pemerintah. 

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” jelasnya.

Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar APBN. 

Opsi yang dipertimbangkan antara lain melalui investasi swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hibah dari luar negeri guna memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban fiskal negara.

“Kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masah sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya