Kepala BGN Nanik S Deyang (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda pertama yang akan dikerjakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Nanik mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara penambahan titik layanan dan dapur baru MBG.
Kebijakan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi pemerintah melakukan penataan ulang distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu.
“Artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.Ya. Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," jelasnya.
Selain menata infrastruktur program, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Menurut Nanik, evaluasi akan dilakukan terhadap data penerima manfaat yang saat ini mencapai puluhan juta orang untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
“Refokusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” papar Nanik.
Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas pelaksanaan program.
Nanik menegaskan bahwa pada tahun 2026 BGN tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah dapur atau cakupan semata, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional dan kualitas makanan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” jelasnya.
Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar APBN.
Opsi yang dipertimbangkan antara lain melalui investasi swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hibah dari luar negeri guna memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban fiskal negara.
“Kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masah sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” pungkasnya.
