PERTUMBUHAN ekonomi ditentukan di antaranya oleh sehat tidaknya iklim investasi.
Setidaknya ada tiga faktor untuk menilai iklim investasi: pertama, kepastian hukum. Kedua, perlindungan aset. Ketiga, tingkat korupsi.
Kalau ketiga faktor ini bagus, maka negara itu sedang dalam keadaan sehat untuk investasi. Apalagi jika ada stimulus tambahan seperti kemudahan birokrasi, relaksasi pajak dan sejenisnya, dunia investasi akan semakin sehat dan menarik bagi para investor.
Bagaimana dengan iklim investasi di Indonesia saat ini? Kita bisa lihat dua hal. Pertama, nilai tukar rupiah. Kedua, IHSG. Rupiah hari ini melemah. Nilai tukar rupiah ke dolar hari ini tembus Rp18.166. Ini terburuk sepanjang sejarah pasca reformasi. Apa artinya? Banyak pemilik dolar tarik uangnya keluar dari Indonesia.
Bukankah neraca perdagangan kita surplus? Mengapa rupih tetap melemah? Betul! Neraca perdagangan tahun 2025 dan 2026 surplus. Impor kita tahun 2025 241,86 milar dolar AS, ekspor kita 282,91 miliar dolar AS. Ada surplus 41,05 miliar dolar AS.
Di tahun 2026 (Januari-April) impor kita 86,51 miliar dolar AS dan nilai ekspor kita 92,15 miliar dolar AS. surplus 5,64 miliar dolar AS.
Tapi, kenapa rupiah melemah? Diduga penyebabnya di antaranya karena uang hasil ekspor itu disimpan di luar negeri. Gak balik ke Indonesia. Jadinya, minus.
Belum lagi kasus
un-invoicing dan
under-invoicing. Modus maling semacam ini tidak akan terjadi tanpa melibatkan pihak yang punya otoritas. Siapa mereka? Oknum aparat dan orang yang punya akses kekuasaan. Tanpa kedua pihak ini, para eksportir tidak akan pernah bisa lolos.
Kondisi IHSG terus merosot tajam. Terburuk dalam lima tahun terakhir. Dalam 10 bulan terakhir, IHSG minus 30-an persen. Dari 8.017 pada tanggal 15 Agustus 2025, hari ini merosot di angka 5.400-an. Turun 2.600-an poin.
Kenapa turun? Karena Net Sell jauh lebih besar dari Net Buy. Terutama oleh investor asing. Kenapa investor asing Net Sell besar-besaran? Selain faktor saham gorengan, karena iklim investasi Indonesia dinilai sedang tidak sehat. Apa penyebab iklim investasi tidak sehat? Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan yang mau dijelaskan di tulisan ini.
Berpedoman setidaknya pada tiga faktor terkait sehat tidaknya iklim investasi, mari kira urai satu persatu.
Pertama, terkait kepastian hukum. Saat ini pemerintah sedang membuat kebijakan ekspor satu pintu. Pemerintah menerbitkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Semua ekspor harus dilakukan melalui DSI. Apa tujuannya? Supaya tidak ada
un-invoicing dan under-invoicing. Juga meminimalisir uang lari dan disimpan di luar negeri. Tapi, kebijakan monopoli DSI ini bukan tanpa masalah. Lalu, apa masalahnya?
Banyak perusahaan yang sudah kontrak dengan perusahaan importir dari luar. Apakah ini harus batal? Belum lagi soal harga. Dengan sistem ekpor satu pintu, DSI menjadi pihak yang punya otoritas menentukan kebijakan harga. Ini akan membuat tidak nyaman bagi para pengusaha. Meski ada acuan harga global, tetap saja DSI bisa melakukan intervensi.
Ekspor satu pintu belum utuh sistemnya. Masih akan mengalami berbagai persoalan dan perbaikan. Bongkar pasang. Ini akan dipahami sebagai tidak adanya kepastian regulasi yang membuat investor tahan diri. Bahasa gaulnya: "kabur dulu ah...". Gak tahu apa kabur ke Yaman atau Yordania. Kalimat terakhir ini bercanda. Jangan baper.
Kedua, soal perlindungan aset. Saat ini, PT Agrinas, perusahaan dibawah PT Danantara sedang gencar-gencarkan melakukan perampasan aset. Terutama tambang dan sawit. Jutaan hektar tambang dan sawit disita dan diambli alih oleh PT Agrinas. Gak peduli itu milik perusahaan taipan atau punya rakyat. Dianggap berada di dalam aset negara, ambil paksa. TNI disiagakan untuk mengawal, bahkan ikut mengelolanya.
Para pengusaha takut. Investor takut. Bagi negara:
No negosiable. Tidak ada kompromi! Apakah aset-aset itu sekarang tetap berjalan? Tidak semuanya. Banyak juga yang berhenti. Bagaimana nasib karyawan dan para petani sawitnya? Disinilah munculnya persoalan baru yaitu pengangguran dan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada perputaran ekonomi yang melambat.
Ketiga, soal korupsi. Dalam buku berjudul
"Power and Prosperity" Mancur Alson, pemikir politik dari Nort Dacota Amerika membagi dua katagori bandit. Yaitu Roving Bandit dan Stationary Bandit.
Roving Bandit itu bandit yang keliling untuk merampok. Sedang stationary bandit itu bandit menetap dan istikamah merampok di suatu negara atau institusi.
Baik Roving Bandit maupun Stationary Bandit, keduanya ada di Indonesia. Jumlahnya tak terhingga. Ada di semua institusi maupun lingkaran kekuasaan.
Modusnya dua. Kolektif kolegial sehingga membentuk mafia, dan STS alias Tahu Sama Tahu, karena kolega. Kalau bandit kurang berbagi alias makan sendiri, baru disikat. Ini berjalan dari satu rezim ke rezim setelahnya.
Jika rezim sekarang bisa berantas ini, setidaknya meminimalisirnya, maka berbagai kebijakan baru akan bekerja sesuai arah yang diharapkan. Jika tidak, khususnya kebijakan besar terkait ekspor satu pintu dan perampasan aset akan menimbulkan turbulensi yang hebat di lapangan.
Regulasi baru dan perampasan aset yang masif di rezim ini telah menciptakan transisi perubahan. Sebagainana umumnya, transisi seringkali melahirkan ketidakstabilan, bahkan turbulensi.
Apakah turbulensi ekonomi ini terkendali? Jika tidak terkendali, akan membuat para investor lari dan tidak kembali. Akibatnya ledakan sosial dan politik akan terjadi.
Namun jika terkendali, Indonesia punya prospek perubahan yang optimis. Dengan catatan, kebijakan itu terencana dengan baik, kuat sistemnya, dijalankan oleh SDM profesional, dan terukur cara kerjanya.
Yang tidak kalah penting bagaimana para bandit-bandit itu dikendalikan. Tanpa mengendalikan mereka, nasib kebijakan ini akan seperti MBG. Ada positifnya, tapi di lapangan amburadul dan tidak karuan.
Jika ini yang terjadi, penguasa akan kehilangan
trust. Menggunakan analisisnya Harold Lasswell, terutama berkaitan dengan
"Who Says What dan With What Effect" maka apapun yang disampaikan oleh penguasa akan direspon negatif.
Dan saat ini, trend negatif lebih besar dari positifnya. Hal biasa di masa transisi. Pertanyaannya: apakah masa transisi ini akan berakhir pada stabilitas, atau justru akan terjadi turbulensi yang semakin parah karena lemah di perencanaan?
Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
