Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL

Politik

Pengamat: Said Iqbal Kurang Tepat Jadi Penasihat Presiden

SENIN, 08 JUNI 2026 | 10:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat presiden dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Penilaian itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Menurut Jamiluddin, bertambahnya jumlah penasihat presiden bukan menjadi persoalan selama figur yang ditunjuk memiliki kapasitas, pengalaman, dan kebijaksanaan dalam melihat berbagai persoalan bangsa secara menyeluruh.

"Kalau itu benar, penasihat presiden tentu bertambah banyak. Hal itu tentu tidak menjadi masalah bila penasihat yang ditunjuk punya kapasitas yang mumpuni dan bijak dalam melihat persoalan," kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Juni 2026. 


Jamiluddin mengakui Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan pekerja.

"Said Iqbal tentu layak bila menjadi penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan. Sebab, pengalamannya memimpin asosiasi buruh sangat berguna bagi presiden untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja," ujarnya.

Namun, Jamiluddin menilai Said Iqbal selama ini cenderung melihat persoalan ketenagakerjaan dari perspektif pekerja semata dan kurang memperhatikan kepentingan pelaku usaha sebagai bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.

"Hanya saja, Said Iqbal bukanlah sosok yang bijak dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan lebih parsial, dari sisi tenaga kerja saja. Ia kerap abai melihat dari sisi pengusaha," tegasnya.

Menurut Jamiluddin, seorang penasihat presiden seharusnya mampu memandang setiap persoalan secara utuh dan komprehensif. Dengan demikian, berbagai masalah dapat dipetakan secara lebih objektif sehingga solusi yang dirumuskan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

"Sebagai penasihat presiden idealnya melihat persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif. Dengan begitu, permasalahan ketenagakerjaan dapat dipetakan dengan baik sehingga solusi yang diambil tepat sasaran," katanya.

Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa pengalaman di bidang tertentu saja belum cukup untuk menduduki posisi penasihat presiden. Jabatan tersebut membutuhkan sosok yang mampu melihat persoalan secara luas, objektif, dan bijaksana.

"Untuk menjadi penasihat presiden tak cukup hanya mengandalkan pengalaman dalam bidang tertentu. Perlu sosok yang bijaksana dan melihat persoalan secara komprehensif. Hal ini kiranya yang kurang dimiliki Said Iqbal untuk menjadi penasihat presiden," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya