Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmennya melakukan tindakan "bersih-bersih" di jajaran pemerintahan.
MUI juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum tegas terkait penangkapan Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan momentum penting untuk menyelamatkan BGN. Pasalnya, lembaga tersebut mengemban misi suci dalam pilar Astacita Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat pemenuhan gizi anak bangsa.
"Kita menyayangkan kalau ada moral hazard atau tindakan-tindakan yang menyimpang dari tata kelola. Karena itu, kita perlu memberikan satu apresiasi kepada Presiden untuk melakukan bersih-bersih, supaya tata kelola untuk meningkatkan kualitas layanan gizi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Buya Amirsyah Tambunan, Minggu, 7 Juni 2026.
Buya Amirsyah menambahkan, pemenuhan gizi nasional bukanlah program sembarangan. Di dalamnya terkandung maksud pengembangan karakter, moral, dan kesehatan generasi masa depan yang syaratnya wajib higienis, berwawasan lingkungan baik, serta mengantongi sertifikasi halal.
Sebagai bagian dari komitmen bernegara, MUI menyatakan langkah hukum yang diambil oleh lembaga yudikatif sudah sangat tepat demi menjaga keseimbangan pemerintahan.
Standar tinggi ini mustahil tercapai jika tata kelola lembaga dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Bernegara itu kan sebenarnya harus melihat bagaimana menjalankan tata kelola bernegara dengan baik, termasuk di antaranya penegakan hukum. Yudikatif ini punya peran penting lakukan penegakan hukum supaya terjadi check and balance, termasuk kepada BGN ini," jelasnya.
Namun, Buya Amirsyah mengingatkan bahwa perbaikan regulasi dan sistem pasca-penangkapan ini tidak akan membuahkan hasil jika mentalitas manusianya tidak dibenahi.
Ia meminta Presiden dan pihak terkait untuk mengunci tiga syarat utama bagi pejabat BGN ke depan yakni integritas, kapasitas, dan akuntabilitas.
"Sebaik apa pun sistemnya, kalau mentalitas manusianya tidak baik, ya sama saja. Maka itu poin yang kedua adalah mentalitas. Orang-orangnya memang betul-betul harus terkunci," kata Buya Amirsyah.
