Berita

Perwakilan Adrian James Campbell, investor sekaligus pemegang saham PT Marina Bay Investments melalui PT Marina Bay Group. (Foto: Istimewa)

Hukum

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

LAPORAN: NARENDRA WICAKSONO*
SABTU, 06 JUNI 2026 | 22:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Investor asing Adrian James Campbell melalui kuasa hukumnya dari Hendarman Law Firm, Raden Suharsanto Raharjo, melaporkan dugaan penyalahgunaan dana investasi proyek pembangunan vila di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikelola melalui PT Marina Bay Investments.

Raden menjelaskan kliennya perlu memberikan klarifikasi atas beredarnya pemberitaan yang terkait proyek Marina Bay City Lombok.

"Kami ingin menyampaikan tanggapan atas sejumlah pemberitaan yang beredar dalam beberapa waktu terakhir yang mengaitkan Adrian James Campbell dan PT Marina Bay Group dengan dugaan kerugian investasi pada proyek Marina Bay City di Lombok," kata Raden dalam konferensi pers di Kuta, Bali, Sabtu 6 Juni 2026.


Raden menyebut, beberapa pemberitaan yang beredar dinilai belum menggambarkan keseluruhan informasi yang dimiliki para pihak sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh di masyarakat. 

Ia menilai informasi yang berimbang diperlukan, terutama terkait posisi hukum Adrian James Campbell, dan peran pihak Kinnara Limited dalam proyek tersebut, serta pengelolaan dana yang berasal dari pembeli dan investor.

"Prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap pemberitaan. Klien kami berhak memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan fakta-fakta yang selama ini belum atau mungkin tidak diketahui publik," tutur Raden.

Raden menjelaskan, Adrian James Campbell melalui PT Marina Bay Group merupakan pemegang saham sebesar 50 persen pada PT Marina Bay Investments, perusahaan yang mengembangkan sebagian kawasan Marina Bay City Lombok. Status tersebut didukung oleh dokumen korporasi yang berlaku dan hingga saat ini belum beralih secara sah kepada pihak lain.

Terkait dana yang telah dibayarkan oleh konsumen, Raden menyatakan berdasarkan pemahaman dan informasi yang diperoleh kliennya, dana tersebut diterima oleh PT Marina Bay Investments dan PT Bali Real Estate Investments sesuai peruntukannya.

"Klien kami mempunyai bukti-bukti yang dapat mendukung," ujarnya.

Menurut pihak kliennya ditemukan indikasi yang diduga menunjukkan adanya penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Raden menyebut, dugaan tersebut mengarah kepada Jamie McIntyre yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Marina Bay Investments dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Marina Bay Investments.

Raden menjelaskan, Jamie McIntyre juga diketahui menjabat sebagai pengurus PT Bali Real Estate Investments sehingga memiliki akses terhadap pengelolaan dana yang diterima kedua perusahaan tersebut dalam proyek Marina Bay City Lombok. Dugaan tersebut didasarkan pada penelusuran fakta serta sejumlah bukti yang diklaim telah ditemukan kliennya.

Meski demikian, kasus tersebut saat ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

"Klien kami menyebut awalnya sudah terdapat konsultan yang ditunjuk terkait pengurusan perizinan dan administrasi lahan. Namun sepengetahuan klien kami, konsultan tersebut berhenti bekerja karena jasanya tidak dibayarkan," ujar Raden.

Sebagai pemegang saham, lanjutnya, Adrian Campbell telah beberapa kali meminta transparansi laporan keuangan perusahaan, akses terhadap dokumen korporasi, serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memperoleh kejelasan terkait penggunaan dana perusahaan dan perkembangan proyek. Namun, dak memperoleh tanggapan yang dianggap memadai oleh kliennya.

Adrian Campbell melaporkan Jamie McIntyre ke Polda Bali atas dugaan tindak pidana penipuan dalam investasi dan penggelapan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana perseroan PT Marina Bay Investments.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor LP/B/828/X/2025/SPKT/POLDA BALI tertanggal 26 November 2025 serta Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/52/I/2026/SPKT/POLDA BALI tertanggal 15 Januari 2026.

"Perlu kami sampaikan bahwa laporan polisi tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menangani perkara ini," kata Raden.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Solvere Law Firm yang mewakili 30 konsumen dan telah mengajukan laporan polisi terkait perkara tersebut.

"Kami mendukung penuh proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dengan tetap menjunjung profesionalitas, objektivitas, dan independensi," pungkas Raden.

*Kontributor Bali

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya