Berita

Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Bisnis

BI Naikkan Remunerasi Dana Pemerintah, Bantu Redam Beban Bunga Utang

SABTU, 06 JUNI 2026 | 11:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat meningkatkan remunerasi atau imbal hasil atas dana pemerintah yang ditempatkan di bank sentral. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan peningkatan remunerasi tersebut tidak hanya mendukung stabilitas pasar keuangan, tetapi juga membantu pemerintah mengelola beban bunga utang. Tambahan pendapatan dari remunerasi BI dinilai dapat mengurangi tekanan biaya bunga yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

“Kalau remunerasi BI kita tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali,” ujar Perry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026.


Perry menjelaskan, dana pemerintah yang selama ini ditempatkan di BI memang telah memperoleh remunerasi. Namun, dalam skema baru, besaran imbal hasil tersebut akan ditinjau ulang dan ditingkatkan agar sejalan dengan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Menurutnya, kebijakan tersebut menciptakan keseimbangan antara kebutuhan operasi moneter dan pengelolaan fiskal. Dengan adanya tambahan remunerasi, pemerintah memperoleh kompensasi yang dapat membantu meredam dampak kenaikan biaya bunga utang.

“Dengan demikian operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” tegas Perry.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan pemerintah menjadi semakin penting di tengah tingginya ketidakpastian global. Salah satu fokus utama yang disepakati adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali arus modal asing masuk ke Indonesia.

Perry mengakui kenaikan suku bunga global telah memicu keluarnya dana investor dari pasar saham maupun obligasi domestik. Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diarahkan untuk memperkuat imbal hasil aset keuangan dalam negeri.

“Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik timbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.

Selain meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah dan BI juga berkomitmen menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan melalui pengelolaan kas pemerintah yang lebih terintegrasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peningkatan remunerasi dari BI akan memberikan ruang tambahan bagi pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya bunga pada masa mendatang.

“Seandainya ada utang baru atau kenaikan beban bunga, ada yang meng-cover itu,” ujarnya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan BI agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kita akan mendukung bank sentral memperkuat koordinasi supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh itu harusnya akan mengembalikan nilai tukar rupiah,” kata Purbaya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya