Berita

Ilustrasi (Foto: Artificial Intelligence)

Nusantara

Demi Tarif Listrik Tak Naik, Pemerintah Pikul Beban Subsidi Rp201 Triliun

SABTU, 06 JUNI 2026 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah menahan tarif listrik mayoritas pelanggan agar tidak naik sejak 1 Januari 2017. 

Penyesuaian hanya dilakukan pada tahun 2022 untuk rumah tangga di atas 3.500 VA dan instansi pemerintah.

Meski melindungi daya beli, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa kebijakan ini membuat beban subsidi dan kompensasi negara membengkak.


"Untuk tarif listrik yang berlaku saat ini pada dasarnya tidak mengalami kenaikan sejak 1 Januari 2017 kecuali tarif untuk rumah tangga di atas 3.500 VA dan tarif pemerintah yang mengalami penyesuaian pada tahun 2022," kata Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini, dikutip Sabtu 6 Juni 2026. 

Akibat tarif yang tidak disesuaikan, total subsidi dan kompensasi listrik terus melonjak. Pada 2023, nilainya mencapai Rp123 triliun. Angka tersebut naik menjadi Rp177 triliun pada 2024 dan kembali meningkat menjadi Rp201 triliun pada 2025.

"Ketiadaan penyesuaian tarif dalam jangka waktu yang panjang ini menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan beban subsidi maupun kompensasi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun," ujar Tri.

Untuk tahun 2026, pemerintah mematok subsidi Rp100,83 triliun dan proyeksi kompensasi Rp144 triliun. 

Hingga April 2026, realisasinya sudah mencapai Rp59,9 triliun (subsidi Rp30 triliun dan kompensasi Rp29,74 triliun).

Untuk mengantisipasi pertumbuhan konsumsi listrik, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran subsidi sebesar Rp108,43 triliun untuk tahun 2027 demi menjaga keterjangkauan tarif masyarakat.

"Untuk tahun anggaran 2027, kami mengusulkan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp108,43 triliun dengan target 45,91 juta pelanggan serta target penjualan listrik bersubsidi sekitar 83,6 TWh atau 24 persen dari total proyeksi penjualan listrik sebesar 348,78 TWh," tuturnya.

Melalui usulan ini, pemerintah berkomitmen tetap menjadikan subsidi listrik sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok masyarakat yang berhak.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya