Berita

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria. (Foto: Tangkapan layar youtube)

Politik

ICMI: Makan Gratis dan Kopdes Tidak Sempurna

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah program prioritas besutan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar masyarakat akar rumput harus dikawal ketat agar mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Begitu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria, dalam webinar bertajuk Road To Rembuk Ekonomi Nasional, Jumat malam, 5 Juni 2026.

Menurut Arif, transformasi ekonomi nasional saat ini wajib berjalan beriringan dengan transformasi sosial agar manfaat kue pertumbuhan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat bawah.


“Menyandingkan transformasi ekonomi dan transformasi sosial inilah yang perlu kita kawal terus, dan kita harus memberikan solusi,” tegas Arif Satria.

Rektor IPB University ini menilai, deretan program besutan Prabowo yang langsung menyentuh grassroots sebenarnya merupakan instrumen penting untuk menekan ketimpangan.

“Gagasan-gagasan Bapak Presiden terkait dengan program yang menyentuh banyak grassroots itu adalah bagian dari inklusivitas pertumbuhan,” tuturnya.

Kendati demikian, ICMI memberikan catatan kritis bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan evaluasi total demi hasil yang optimal.

Arif menyoroti dua program andalan istana yang saat ini sedang bergulir masif, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Itu yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan di lapangan. Hal-hal yang terus didorong bagaimana soal MBG, bagaimana Koperasi Merah Putih, dan sebagainya,” cetus Arif.

Ia mengingatkan, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih merupakan bentuk intervensi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari penguatan urat nadi ekonomi rakyat di desa-desa.

Intervensi ini dinilai krusial agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus modal yang masuk ke dalam negeri.

“Kedua gagasan tersebut merupakan sebuah upaya sosial yang berdekatan terus dengan ekonomi untuk mengiringi investasi-investasi besar yang masuk,” demikian Arif.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya