Berita

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria. (Foto: Tangkapan layar youtube)

Politik

ICMI: Makan Gratis dan Kopdes Tidak Sempurna

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah program prioritas besutan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar masyarakat akar rumput harus dikawal ketat agar mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Begitu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria, dalam webinar bertajuk Road To Rembuk Ekonomi Nasional, Jumat malam, 5 Juni 2026.

Menurut Arif, transformasi ekonomi nasional saat ini wajib berjalan beriringan dengan transformasi sosial agar manfaat kue pertumbuhan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat bawah.


“Menyandingkan transformasi ekonomi dan transformasi sosial inilah yang perlu kita kawal terus, dan kita harus memberikan solusi,” tegas Arif Satria.

Rektor IPB University ini menilai, deretan program besutan Prabowo yang langsung menyentuh grassroots sebenarnya merupakan instrumen penting untuk menekan ketimpangan.

“Gagasan-gagasan Bapak Presiden terkait dengan program yang menyentuh banyak grassroots itu adalah bagian dari inklusivitas pertumbuhan,” tuturnya.

Kendati demikian, ICMI memberikan catatan kritis bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan evaluasi total demi hasil yang optimal.

Arif menyoroti dua program andalan istana yang saat ini sedang bergulir masif, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Itu yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan di lapangan. Hal-hal yang terus didorong bagaimana soal MBG, bagaimana Koperasi Merah Putih, dan sebagainya,” cetus Arif.

Ia mengingatkan, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih merupakan bentuk intervensi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari penguatan urat nadi ekonomi rakyat di desa-desa.

Intervensi ini dinilai krusial agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus modal yang masuk ke dalam negeri.

“Kedua gagasan tersebut merupakan sebuah upaya sosial yang berdekatan terus dengan ekonomi untuk mengiringi investasi-investasi besar yang masuk,” demikian Arif.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya