Berita

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria. (Foto: Tangkapan layar youtube)

Politik

ICMI: Makan Gratis dan Kopdes Tidak Sempurna

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah program prioritas besutan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar masyarakat akar rumput harus dikawal ketat agar mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Begitu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria, dalam webinar bertajuk Road To Rembuk Ekonomi Nasional, Jumat malam, 5 Juni 2026.

Menurut Arif, transformasi ekonomi nasional saat ini wajib berjalan beriringan dengan transformasi sosial agar manfaat kue pertumbuhan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat bawah.


“Menyandingkan transformasi ekonomi dan transformasi sosial inilah yang perlu kita kawal terus, dan kita harus memberikan solusi,” tegas Arif Satria.

Rektor IPB University ini menilai, deretan program besutan Prabowo yang langsung menyentuh grassroots sebenarnya merupakan instrumen penting untuk menekan ketimpangan.

“Gagasan-gagasan Bapak Presiden terkait dengan program yang menyentuh banyak grassroots itu adalah bagian dari inklusivitas pertumbuhan,” tuturnya.

Kendati demikian, ICMI memberikan catatan kritis bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan evaluasi total demi hasil yang optimal.

Arif menyoroti dua program andalan istana yang saat ini sedang bergulir masif, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Itu yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan di lapangan. Hal-hal yang terus didorong bagaimana soal MBG, bagaimana Koperasi Merah Putih, dan sebagainya,” cetus Arif.

Ia mengingatkan, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih merupakan bentuk intervensi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari penguatan urat nadi ekonomi rakyat di desa-desa.

Intervensi ini dinilai krusial agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus modal yang masuk ke dalam negeri.

“Kedua gagasan tersebut merupakan sebuah upaya sosial yang berdekatan terus dengan ekonomi untuk mengiringi investasi-investasi besar yang masuk,” demikian Arif.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya