Minyakita di sebuah ritel (Foto: RMOL/Reni Erina)
Rencana pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita dalam waktu dekat dikritisi Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni.
Ia mengingatkan agar setiap kebijakan penyesuaian harga benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak semakin membebani rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Menurut Askweni, MinyaKita sejak awal dirancang sebagai instrumen negara untuk menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, setiap perubahan harga harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana kenaikan HET MinyaKita benar-benar didasarkan pada perhitungan yang objektif dan terukur. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai pilihan minyak goreng yang terjangkau,” ujar Askweni, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia memahami adanya dinamika harga bahan baku, termasuk kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan faktor biaya produksi yang menjadi pertimbangan pemerintah. Namun demikian, menurutnya negara harus tetap menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai prioritas utama.
“Kita memahami ada faktor keekonomian yang harus diperhatikan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat dijangkau. Jangan sampai seluruh beban kenaikan biaya produksi akhirnya dialihkan kepada konsumen,” katanya.
Askweni juga meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan HET baru MinyaKita. Transparansi tersebut penting agar publik memahami alasan di balik kebijakan yang diambil dan dapat menilai apakah kenaikan tersebut memang diperlukan.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana perhitungan harga itu dilakukan. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar proporsional,” ujarnya.
Selain persoalan harga, Askweni mengingatkan bahwa tantangan utama yang selama ini muncul bukan hanya terkait HET, tetapi juga distribusi dan pengawasan di lapangan. Ia menilai pemerintah harus memastikan MinyaKita tersedia secara merata dan tidak terjadi praktik penjualan di atas harga yang ditetapkan.
“Jangan sampai setelah HET dinaikkan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan barangnya atau justru menemukan harga yang lebih tinggi lagi di pasar. Pengawasan distribusi harus diperkuat agar tujuan kebijakan tetap tercapai,” tegasnya.
Legislator PKS tersebut juga mendorong pemerintah untuk mengkaji berbagai alternatif sebelum memutuskan kenaikan harga, termasuk efisiensi rantai distribusi, penguatan pengawasan, dan evaluasi mekanisme subsidi maupun kewajiban pasokan domestik yang berkaitan dengan minyak goreng rakyat.
“Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen. Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari setiap penyesuaian kebijakan,” katanya.
Askweni berharap keputusan yang nantinya diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli rakyat dapat terjaga.
