Berita

Minyakita di sebuah ritel (Foto: RMOL/Reni Erina)

Politik

Kenaikan HET MinyaKita Jangan Bikin Rakyat Sengsara

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 20:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita dalam waktu dekat dikritisi Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni. 

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan penyesuaian harga benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak semakin membebani rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Menurut Askweni, MinyaKita sejak awal dirancang sebagai instrumen negara untuk menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, setiap perubahan harga harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.


“Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana kenaikan HET MinyaKita benar-benar didasarkan pada perhitungan yang objektif dan terukur. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai pilihan minyak goreng yang terjangkau,” ujar Askweni, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia memahami adanya dinamika harga bahan baku, termasuk kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan faktor biaya produksi yang menjadi pertimbangan pemerintah. Namun demikian, menurutnya negara harus tetap menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai prioritas utama.

“Kita memahami ada faktor keekonomian yang harus diperhatikan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat dijangkau. Jangan sampai seluruh beban kenaikan biaya produksi akhirnya dialihkan kepada konsumen,” katanya.

Askweni juga meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan HET baru MinyaKita. Transparansi tersebut penting agar publik memahami alasan di balik kebijakan yang diambil dan dapat menilai apakah kenaikan tersebut memang diperlukan.

“Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana perhitungan harga itu dilakukan. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar proporsional,” ujarnya.

Selain persoalan harga, Askweni mengingatkan bahwa tantangan utama yang selama ini muncul bukan hanya terkait HET, tetapi juga distribusi dan pengawasan di lapangan. Ia menilai pemerintah harus memastikan MinyaKita tersedia secara merata dan tidak terjadi praktik penjualan di atas harga yang ditetapkan.

“Jangan sampai setelah HET dinaikkan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan barangnya atau justru menemukan harga yang lebih tinggi lagi di pasar. Pengawasan distribusi harus diperkuat agar tujuan kebijakan tetap tercapai,” tegasnya.

Legislator PKS tersebut juga mendorong pemerintah untuk mengkaji berbagai alternatif sebelum memutuskan kenaikan harga, termasuk efisiensi rantai distribusi, penguatan pengawasan, dan evaluasi mekanisme subsidi maupun kewajiban pasokan domestik yang berkaitan dengan minyak goreng rakyat.

“Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen. Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari setiap penyesuaian kebijakan,” katanya.

Askweni berharap keputusan yang nantinya diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli rakyat dapat terjaga.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya