Alumni Harvard Silmy Karim Akhirnya Berompi Oranye

SETELAH diuber-uber, kemarin malam Wamen Imipas Silmy Karim menyerahkan diri, dan pagi tadi resmi berompi oranye. Kedua tangan diborgol, dijebloskan ke penjara. 

Kalau Republik Indonesia membuka kompetisi "Manusia Paling Berpendidikan yang Pernah Duduk di Kursi Kekuasaan", nama Silmy Karim. Ia mungkin masuk final tanpa babak penyisihan.

Lulusan Universitas Trisakti. Magister Universitas Indonesia. Belajar di Georgetown University. Masuk Harvard University. NATO School. George C. Marshall Center. Naval Postgraduate School. Daftar kampusnya panjang seperti antrean proyek pemerintah.

Kalau ijazah-ijazah itu disusun berjajar, mungkin bisa dipakai menutup lubang jalan nasional. Kalau sertifikatnya ditumpuk, tingginya mungkin setara harapan rakyat saat pejabat baru dilantik.

Pendek kata, si Silmy adalah paket lengkap. Akademis. Intelektual. Elit. Global. Internasional. Multinasional. Antarplanet kalau perlu. Sayangnya, sejarah negeri ini selalu punya bakat luar biasa mengubah tokoh inspiratif menjadi episode baru serial "Koruptor Indonesia Raya".

Kamis pagi, 4 Juni 2026, rakyat akhirnya menyaksikan wisuda paling fenomenal dalam karier Silmy. Bukan wisuda Harvard, NATO, Georgetown, melainkan wisuda Universitas Rompi Oranye KPK. Lengkap dengan borgol sebagai medali kelulusan. Sungguh pemandangan yang mengharukan.

Kalau dulu beliau belajar Global Leadership and Strategy, kini publik penasaran apakah salah satu materi kuliahnya adalah "Strategi Aliran Setoran Berkelanjutan Menuju Puncak Organisasi".

Karena menurut penyidikan KPK, dugaan praktik yang terjadi bukan kelas ecek-ecek. Ini bukan cerita maling sandal masjid atau pencuri jemuran tetangga.

Ini dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian dengan nilai yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Ratusan miliar. Ulangi pelan-pelan. Ratusan. Miliar. Angka yang bagi rakyat biasa terdengar seperti jumlah bintang di langit atau janji politik saat kampanye.

KPK mengungkap pola yang disebut sistematis dan berjenjang. Ada alur komando dari atas ke bawah. Ada alur uang dari bawah ke atas. Indah sekali. Sangat terorganisasi.

Kalau benar terbukti di pengadilan, disiplin organisasinya mungkin lebih rapi dari sebagian program pemerintah yang belum selesai setelah lima kali ganti slogan.

Yang membuat rakyat makin mual adalah dugaan adanya setoran rutin Rp100 juta per bulan. Seratus juta. Sebagian rakyat menghitung diskon minyak goreng sampai tiga digit di belakang koma. Sebagian lagi berburu promo mi instan agar bisa bertahan sampai tanggal gajian. 

Sementara di dunia lain, ada dugaan uang mengalir rutin seperti layanan streaming premium.  Inilah keajaiban politik Indonesia. Negeri di mana pejabat sering tampil seperti malaikat administrasi di siang hari, lalu berubah menjadi vacuum cleaner anggaran saat lampu kantor mulai redup.

Lucunya lagi, setiap kali kasus korupsi meledak, selalu muncul kalimat sakti. "Kami menghormati proses hukum." Kalimat yang sudah begitu sering dipakai sampai layak menjadi lagu kebangsaan kedua.

Padahal rakyat sudah kenyang, bosan, dan sudah muak. Muak melihat pejabat yang saat dilantik berpidato tentang pengabdian, lalu saat ditangkap mendadak bicara soal fitnah. 

Muak melihat orang-orang yang mengaku melayani negara tetapi tangannya lebih cekatan melayani rekening. Muak melihat jabatan yang seharusnya amanah berubah menjadi ATM berjalan.

Kalau benar tuduhan ini terbukti, maka tragedinya bukan sekadar soal uang. Ini adalah kisah tentang betapa rakusnya sebagian elite negeri ini. Sudah punya jabatan, masih ingin setoran. 

Sudah punya kekuasaan, masih ingin pungutan. Sudah punya gaji, masih ingin menyedot sampai tetes terakhir. Seolah-olah mereka takut masuk surga dalam keadaan saldo kurang tebal.

Di tengah semua itu, rakyat hanya bisa menatap layar ponsel sambil menahan rasa mual. Sekali lagi mereka menyaksikan babak baru sinetron nasional paling panjang di dunia, koruptor berganti pemain. Rompi oranye tetap jadi kostum utama.

“Bang, Pak Wamen inikan sempat kabur, lalu nyerahkan diri. Seandainya ia belajar sama Harun Masiku dan Silpester Matutina, aman sentosa.”

“Hus, jangan gitu, wak. Itu sama saja dengan merendahkan kemampuan KPK.” Ups

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar