Berita

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Selain Peremajaan, DPR Minta KAI Rombak Sistem Mitigasi

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendukung penuh terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan peremajaan gerbong kereta api secara massal. Namun, Rudi mengingatkan agar langkah ini jangan sekadar menjadi proyek ganti sarana yang sudah berumur.

Di balik dukungan tersebut, Rudi menyebut ada pesan transformasi menyeluruh yang harus dikejar demi keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

"Jika orientasinya untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, tentu harus kita dukung. Karena yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat luas selaku pengguna jasa," tegas Rudi kepada redaksi, Kamis, 4 Juni 2026.


Rudi menilai, pembaruan fisik gerbong hanyalah satu bagian dari pekerjaan rumah (PR) besar yang dihadapi KAI. Seiring melonjaknya jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap keandalan transportasi massal ini semakin tinggi.

KAI tidak boleh terjebak dalam rutinitas operasional yang monoton. Perusahaan pelat merah ini dituntut menelurkan inovasi pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan penumpang yang semakin beragam.

Rudi menegaskan, setiap kelas layanan mulai dari ekonomi hingga eksekutif harus memiliki nilai tambah (value added) yang jelas dan berbanding lurus dengan kemampuan bayar masyarakat.

"Persaingan moda transportasi saat ini semakin ketat. Kereta api harus terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama layanan terbaik masyarakat," ujarnya.

Bukan hanya urusan kenyamanan di dalam gerbong, Rudi justru menyoroti persoalan krusial yang kerap luput dari perhatian publik, yakni kondisi jalur rel dan jembatan tua yang membentang ribuan kilometer di seluruh Indonesia.

Ia secara khusus mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan pemeliharaan jalur rel kereta api yang melintasi kawasan terpencil, area perkebunan, hingga hutan belantara.

Lokasi-lokasi tersebut dinilai sangat rawan karena sulit diawasi secara langsung.

"Ancaman terhadap keselamatan perjalanan itu tidak hanya datang dari faktor teknis armada, tetapi juga potensi tindakan sabotase atau kerusakan rel yang tidak terdeteksi sejak awal," pungkas Rudi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya