Berita

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Selain Peremajaan, DPR Minta KAI Rombak Sistem Mitigasi

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendukung penuh terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan peremajaan gerbong kereta api secara massal. Namun, Rudi mengingatkan agar langkah ini jangan sekadar menjadi proyek ganti sarana yang sudah berumur.

Di balik dukungan tersebut, Rudi menyebut ada pesan transformasi menyeluruh yang harus dikejar demi keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

"Jika orientasinya untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, tentu harus kita dukung. Karena yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat luas selaku pengguna jasa," tegas Rudi kepada redaksi, Kamis, 4 Juni 2026.


Rudi menilai, pembaruan fisik gerbong hanyalah satu bagian dari pekerjaan rumah (PR) besar yang dihadapi KAI. Seiring melonjaknya jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap keandalan transportasi massal ini semakin tinggi.

KAI tidak boleh terjebak dalam rutinitas operasional yang monoton. Perusahaan pelat merah ini dituntut menelurkan inovasi pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan penumpang yang semakin beragam.

Rudi menegaskan, setiap kelas layanan mulai dari ekonomi hingga eksekutif harus memiliki nilai tambah (value added) yang jelas dan berbanding lurus dengan kemampuan bayar masyarakat.

"Persaingan moda transportasi saat ini semakin ketat. Kereta api harus terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama layanan terbaik masyarakat," ujarnya.

Bukan hanya urusan kenyamanan di dalam gerbong, Rudi justru menyoroti persoalan krusial yang kerap luput dari perhatian publik, yakni kondisi jalur rel dan jembatan tua yang membentang ribuan kilometer di seluruh Indonesia.

Ia secara khusus mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan pemeliharaan jalur rel kereta api yang melintasi kawasan terpencil, area perkebunan, hingga hutan belantara.

Lokasi-lokasi tersebut dinilai sangat rawan karena sulit diawasi secara langsung.

"Ancaman terhadap keselamatan perjalanan itu tidak hanya datang dari faktor teknis armada, tetapi juga potensi tindakan sabotase atau kerusakan rel yang tidak terdeteksi sejak awal," pungkas Rudi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya