Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun. (Foto: Dok. Pribadi)
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendukung penuh terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan peremajaan gerbong kereta api secara massal. Namun, Rudi mengingatkan agar langkah ini jangan sekadar menjadi proyek ganti sarana yang sudah berumur.
Di balik dukungan tersebut, Rudi menyebut ada pesan transformasi menyeluruh yang harus dikejar demi keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.
"Jika orientasinya untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, tentu harus kita dukung. Karena yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat luas selaku pengguna jasa," tegas Rudi kepada redaksi, Kamis, 4 Juni 2026.
Rudi menilai, pembaruan fisik gerbong hanyalah satu bagian dari pekerjaan rumah (PR) besar yang dihadapi KAI. Seiring melonjaknya jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap keandalan transportasi massal ini semakin tinggi.
KAI tidak boleh terjebak dalam rutinitas operasional yang monoton. Perusahaan pelat merah ini dituntut menelurkan inovasi pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan penumpang yang semakin beragam.
Rudi menegaskan, setiap kelas layanan mulai dari ekonomi hingga eksekutif harus memiliki nilai tambah (
value added) yang jelas dan berbanding lurus dengan kemampuan bayar masyarakat.
"Persaingan moda transportasi saat ini semakin ketat. Kereta api harus terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama layanan terbaik masyarakat," ujarnya.
Bukan hanya urusan kenyamanan di dalam gerbong, Rudi justru menyoroti persoalan krusial yang kerap luput dari perhatian publik, yakni kondisi jalur rel dan jembatan tua yang membentang ribuan kilometer di seluruh Indonesia.
Ia secara khusus mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan pemeliharaan jalur rel kereta api yang melintasi kawasan terpencil, area perkebunan, hingga hutan belantara.
Lokasi-lokasi tersebut dinilai sangat rawan karena sulit diawasi secara langsung.
"Ancaman terhadap keselamatan perjalanan itu tidak hanya datang dari faktor teknis armada, tetapi juga potensi tindakan sabotase atau kerusakan rel yang tidak terdeteksi sejak awal," pungkas Rudi.
