Berita

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Selain Peremajaan, DPR Minta KAI Rombak Sistem Mitigasi

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendukung penuh terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan peremajaan gerbong kereta api secara massal. Namun, Rudi mengingatkan agar langkah ini jangan sekadar menjadi proyek ganti sarana yang sudah berumur.

Di balik dukungan tersebut, Rudi menyebut ada pesan transformasi menyeluruh yang harus dikejar demi keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

"Jika orientasinya untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, tentu harus kita dukung. Karena yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat luas selaku pengguna jasa," tegas Rudi kepada redaksi, Kamis, 4 Juni 2026.


Rudi menilai, pembaruan fisik gerbong hanyalah satu bagian dari pekerjaan rumah (PR) besar yang dihadapi KAI. Seiring melonjaknya jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap keandalan transportasi massal ini semakin tinggi.

KAI tidak boleh terjebak dalam rutinitas operasional yang monoton. Perusahaan pelat merah ini dituntut menelurkan inovasi pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan penumpang yang semakin beragam.

Rudi menegaskan, setiap kelas layanan mulai dari ekonomi hingga eksekutif harus memiliki nilai tambah (value added) yang jelas dan berbanding lurus dengan kemampuan bayar masyarakat.

"Persaingan moda transportasi saat ini semakin ketat. Kereta api harus terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama layanan terbaik masyarakat," ujarnya.

Bukan hanya urusan kenyamanan di dalam gerbong, Rudi justru menyoroti persoalan krusial yang kerap luput dari perhatian publik, yakni kondisi jalur rel dan jembatan tua yang membentang ribuan kilometer di seluruh Indonesia.

Ia secara khusus mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan pemeliharaan jalur rel kereta api yang melintasi kawasan terpencil, area perkebunan, hingga hutan belantara.

Lokasi-lokasi tersebut dinilai sangat rawan karena sulit diawasi secara langsung.

"Ancaman terhadap keselamatan perjalanan itu tidak hanya datang dari faktor teknis armada, tetapi juga potensi tindakan sabotase atau kerusakan rel yang tidak terdeteksi sejak awal," pungkas Rudi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya