Berita

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Selain Peremajaan, DPR Minta KAI Rombak Sistem Mitigasi

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendukung penuh terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan peremajaan gerbong kereta api secara massal. Namun, Rudi mengingatkan agar langkah ini jangan sekadar menjadi proyek ganti sarana yang sudah berumur.

Di balik dukungan tersebut, Rudi menyebut ada pesan transformasi menyeluruh yang harus dikejar demi keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

"Jika orientasinya untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, tentu harus kita dukung. Karena yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat luas selaku pengguna jasa," tegas Rudi kepada redaksi, Kamis, 4 Juni 2026.


Rudi menilai, pembaruan fisik gerbong hanyalah satu bagian dari pekerjaan rumah (PR) besar yang dihadapi KAI. Seiring melonjaknya jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap keandalan transportasi massal ini semakin tinggi.

KAI tidak boleh terjebak dalam rutinitas operasional yang monoton. Perusahaan pelat merah ini dituntut menelurkan inovasi pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan penumpang yang semakin beragam.

Rudi menegaskan, setiap kelas layanan mulai dari ekonomi hingga eksekutif harus memiliki nilai tambah (value added) yang jelas dan berbanding lurus dengan kemampuan bayar masyarakat.

"Persaingan moda transportasi saat ini semakin ketat. Kereta api harus terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama layanan terbaik masyarakat," ujarnya.

Bukan hanya urusan kenyamanan di dalam gerbong, Rudi justru menyoroti persoalan krusial yang kerap luput dari perhatian publik, yakni kondisi jalur rel dan jembatan tua yang membentang ribuan kilometer di seluruh Indonesia.

Ia secara khusus mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan pemeliharaan jalur rel kereta api yang melintasi kawasan terpencil, area perkebunan, hingga hutan belantara.

Lokasi-lokasi tersebut dinilai sangat rawan karena sulit diawasi secara langsung.

"Ancaman terhadap keselamatan perjalanan itu tidak hanya datang dari faktor teknis armada, tetapi juga potensi tindakan sabotase atau kerusakan rel yang tidak terdeteksi sejak awal," pungkas Rudi.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya