Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)
Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, sistem operasional, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, sebagai program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas dan dukungan anggaran yang besar. BGN membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penguatan kelembagaan, tata kelola, dan sistem operasional BGN terus berjalan sehingga tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal," ujar Ru’yat, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh figur pimpinan, tetapi juga oleh kualitas sistem yang dibangun, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, distribusi, hingga mekanisme evaluasi yang terukur.
"Program ini menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia sekaligus menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, seluruh proses harus ditopang oleh standar operasional yang jelas, tata kelola yang baik, serta sistem pengawasan yang kuat dan berlapis," lanjutnya.
Ru’yat juga menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah perlu dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi. Berbagai catatan terkait disiplin pelaksanaan SOP, tata kelola, maupun pengendalian kualitas harus dijawab melalui penguatan sistem, bukan sekadar pergantian personel.
"Fokus kita seharusnya tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi bagaimana membangun institusi yang semakin matang, profesional, dan mampu menjaga kualitas layanan secara konsisten di seluruh daerah," katanya.
Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai capaian yang sudah dibangun, sekaligus melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Yang terpenting adalah memastikan keberlanjutan program dan terjaganya kepercayaan publik terhadap BGN sebagai institusi pelaksana program strategis nasional," tutup Ru’yat.
