Kuasa Hukum PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kuasa Hukum PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga buka suara soal tudingan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menyebut kliennya tidak kooperatif saat pemeriksaan kontainer berisi mineral yang rencananya diekspor melalui Batam, Kepulauan Riau.
"Kita bukan tidak kooperatif. Kita telah menjelaskan kepada Angkatan Laut bahwa barang kita itu sebelum dikapalkan untuk diekspor sudah dua kali diuji laboratorium oleh petugas yang berwenang, yaitu PT Sucofindo dan Bea Cukai, dan dinyatakan lolos uji serta layak diekspor," kata Poltak dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026.
Adapun, komoditas yang diekspor PT PMM adalah ilmenit. Poltak mengklaim barang tersebut diizinkan pemerintah untuk diekspor ke China.
Di sisi lain, Poltak menegaskan seluruh proses ekspor sudah melalui pengujian laboratorium, verifikasi dokumen (perizinan), sampai persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT Sucofindo.
Usai seluruh proses dilalui, kontainer pun ditutup dan disegel.
"Karena segel itu tidak boleh disamakan gembok yang bisa dibuka setiap saat. Segel yang dibuat pejabat yang berwenang tidak boleh dibuka asal-asal, harus ada prosedur hukum yang ditaati,” jelasnya.
Sebelumnya Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bila PT PMM sempat menolak proses pengujian material yang ada di dalam kontainer.
Barita menyebut penyidik TNI AL sudah bekerja secara profesional saat membongkar segel 15 dari 25 kontainer PT PMM pada Minggu, 24 Mei 2026.
“Tim penyidik TNI AL bekerja secara profesional berdasarkan muatan material yang diuji secara otentik,” ujar Barita.
Kasus ini bermula saat Kapal Capricorn PT PMM mengangkut 25 kontainer mineral dari Bangka Belitung menuju Singapura dicegat KRI Kujang 642 di perairan Nongsa, Batam lalu digiring ke Markas Kodaeral IV Batam.
Penangkapan itu mendapat protes dari pemilik barang dengan alasan kegiatan kapal sudah dilengkapi dokumen yang sah. Protes tersebut dilakukan dengan berkirim surat kepada pimpinan Markas Kodaeral IV Batam.
Dari situ, pihak Kodaeral IV Batam mengundang para pihak dengan menggelar pertemuan di Markas Kodaeral IV Batam. Rapat dipimpin Wadan Kodaeral IV Batam, Laksma TNI K. Budyarto, Jumat, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 22 Mei 2026.
Dankodaeral IV Batam, Laksda TNI Berkat Widjanarko menyebut pembongkaran dilakukan untuk mengusut dugaan manipulasi harga (under invoice) dan pemalsuan dokumen demi menghindari pajak.
