Kebijakan Populis BBM Subsidi Bisa Bisa jadi Problem Fiskal Negara

Keputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia merupakan kebijakan populis yang hanya efektif dalam jangka pendek.

Menurut Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah memang berupaya melindungi masyarakat agar tidak langsung terkena dampak kenaikan harga energi. 

“Kebijakan yang dilakukan pasti kebijakan populis karena memang tidak ingin masyarakat terkena imbas. Tapi sebetulnya juga tidak efektif, karena yang tidak naik hanya yang subsidi, sementara non-subsidi tetap mengikuti harga ekonomi,” ujar Sudirman di kanal Youtube Hendri Satrio, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia menilai masyarakat pada akhirnya tetap menyadari harga minyak dunia terus berada di level tinggi. Karena itu, ruang pemerintah untuk mempertahankan kebijakan populis akan semakin terbatas jika tren kenaikan berlangsung dalam waktu panjang.

“Pilihan kebijakan populis hanya mungkin dikerjakan dalam jangka pendek. Nanti kalau harganya terus menerus naik dan berlangsung panjang, itu jadi problem,” katanya.

Sudirman menegaskan, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung negara ketika pemerintah memutuskan menahan harga BBM subsidi di tengah tekanan pasar global.

“Kalau ditanya apakah ada yang dikorbankan, tentu ada. Yang dikorbankan adalah fiskal, pengeluaran lain yang lebih prioritas, dan mungkin sebagian perusahaan negara,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa ketika pemerintah sudah masuk ke ranah politik populis, maka banyak sektor akhirnya harus menanggung beban kebijakan tersebut.

“Begitu masuk politik populis maka semuanya dikorbankan,” pungkasnya.