BEM Kristiani: Petani Sawit Jangan Jadi Korban Kebijakan Ekspor

BEM Kristiani Seluruh Indonesia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang anjlok dalam beberapa waktu terakhir dan dinilai merugikan petani.

Korpus BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Charles, mengatakan wacana kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN telah memicu ketidakpastian pasar dan kepanikan di industri sawit. Akibatnya, harga TBS di sejumlah daerah turun drastis dari kisaran Rp3.400–Rp3.530 per kilogram menjadi sekitar Rp1.500–Rp2.500 per kilogram.

Menurut Charles, kondisi tersebut sangat memberatkan petani kecil di tengah tingginya harga pupuk, biaya perawatan kebun, transportasi, dan operasional lainnya.

“Harga pupuk masih tinggi, biaya pemeliharaan kebun terus naik, tetapi hasil penjualan sawit justru anjlok drastis. Ini jelas tidak seimbang dan sangat menyulitkan petani sawit di daerah,” tegas Charles.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan situasi berlarut-larut karena berpotensi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Kami mengingatkan pemerintah agar jangan menunggu kemarahan petani meledak. Ketika petani sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi, maka ini dapat menjadi persoalan sosial nasional,” lanjutnya.

BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai jika mekanisme ekspor melalui BUMN tetap diterapkan, pemerintah harus hadir sebagai pengawas utama untuk menjaga stabilitas harga TBS dan mencegah praktik permainan harga.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta pemerintah menetapkan harga dasar TBS nasional yang mengacu pada harga CPO internasional, membentuk tim pengawas independen, mempercepat pembayaran kepada pabrik dan petani, memberikan subsidi pupuk, memperkuat hilirisasi sawit, serta membuka dialog nasional bersama petani sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan penuh.

“Kami mendukung kebijakan negara yang bertujuan memperkuat tata kelola ekspor nasional. Namun negara juga wajib memastikan petani tidak menjadi korban dari kebijakan tersebut,” tutup Charles.