Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)

Politik

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

SENIN, 25 MEI 2026 | 00:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Saran untuk merealisasikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disampaikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Ketua Umum LMND, Muh Isnain Mukadar mengatakan, amanat Konstitusi pada pasal itu ialah membangun ekonomi nasional yang adil, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat. 

Menurutnya, Presiden Prabowo dapat memastikan sejumlah hal untuk menjalankan amanat UUD 1945 itu, sebagai jalan konsisten dalam kebijakan ekonomi nasional.


"Pertama, mengurangi dominasi oligarki ekonomi dan praktik Serakahnomics yang merugikan rakyat," tutur Isnain dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026.

Selain itu, dia juga menyebutkan satu sektor ekonomi yang penting untuk diperhatikan Kepala Negara, khususnya terkait potensi-potensi pelanggaran hukumnya. 

"Yakni melaksanakan reforma agraria dan menghentikan kriminalisasi terhadap petani serta masyarakat adat," ucapnya. 

Kemudian, poin ketiga yang disampaikan Isnain adalah memperkuat penguasaan negara atas sumber daya strategis untuk kepentingan rakyat.

"Kemudian keempat, memberantas mafia tambang, mafia tanah, dan korupsi sumber daya alam," sambungnya. 

Selain itu, Isnain juga mendorong dilakukannya industrialisasi nasional yang berdikari dan berbasis kebutuhan rakyat, juga memastikan swasembada pangan dan energi guna memperkuat kedaulatan nasional.

"Adapun yang ketujuh terakhir, (yakni) mengembangkan koperasi dan ekonomi rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional," ujar dia. 

Lebih lanjut, Isnain mengimbau masyarakat untuk terlibat aktif dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Ini agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia," pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya