Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth. (Foto: Fraksi PDIP DPRD DKI)
Kasus kriminalitas jalanan, khususnya kasus begal memicu keresahan masyarakat, hingga ramai dijuluki sebagai "Gotham City" di media sosial bagi wilayah Jakarta Barat.
Tentu, julukan tersebut merujuk pada kota fiktif dalam kisah superhero Batman yang identik dengan tingginya angka kejahatan.
Menanggapi fenomena itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth memutuskan untuk mengambil langkah dengan menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) untuk mencari solusi terhadap maraknya aksi kriminalitas yang meresahkan warga di Kantor Wali Kota Jakarta Barat
"Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas," ujar Kent dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2025.
Kent yang juga Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan bila keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," jelasnya.
Kent pun berseloroh namun serius dengan menganalogikan dirinya sebagai “Batman”, dengan tujuan mengawasi kondisi keamanan di Jakarta Barat.
"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," jelas Kent.
Untuk jangka pendek, Kent mendorong optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan.
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” pungkas Kent.
