Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Sukamta (Dokumen Humas PKS)

Politik

Pembebasan WNI dari Israel Berkat Kolaborasi Lintas Lembaga

JUMAT, 22 MEI 2026 | 13:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional untuk Gaza diapresiasi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta.

“Saya mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, yang telah bekerja keras melakukan langkah-langkah diplomasi dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia,” ujar anggota DPR RI Dapil DIY, Jumat, 22 Mei 2026.

Sukamta menegaskan keberhasilan pembebasan ini merupakan hasil kerja bersama berbagai lembaga negara Indonesia yang bergerak cepat dan terkoordinasi. 


Menurutnya, peran aktif Kementerian Luar Negeri melalui komunikasi diplomatik intensif, koordinasi lintas negara, serta pendampingan terhadap para WNI menjadi faktor penting dalam proses pembebasan tersebut.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara terkait yang terus melakukan pemantauan, komunikasi, dan fasilitasi selama proses penanganan berlangsung. 

Selain itu, koordinasi pemerintah dengan otoritas penerbangan, imigrasi, serta unsur perlindungan WNI dinilai berjalan baik sehingga proses pemulangan dapat dilakukan secara aman.

“Kita melihat bagaimana negara hadir melindungi warga negaranya. Ini menunjukkan kerja sama yang baik antara Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, serta berbagai lembaga terkait dalam memastikan keselamatan para aktivis kemanusiaan Indonesia,” lanjut Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS ini juga memberikan penghargaan khusus kepada negara-negara sahabat, terutama Turki, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses evakuasi dan pemulangan para aktivis.

Sukamta berharap peristiwa ini semakin memperkuat komitmen dunia internasional untuk melindungi para pejuang kemanusiaan serta menghentikan berbagai tindakan yang menghalangi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Solidaritas kemanusiaan untuk Palestina tidak boleh padam. Dunia internasional harus memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara aman dan para aktivis kemanusiaan mendapat perlindungan,” tutup Sukamta.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya