Berita

Ilustrasi

Politik

Korupsi Jadi Penyakit Kronis Bangsa Indonesia

JUMAT, 22 MEI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Korupsi di Indonesia dinilai lebih berbahaya daripada wabah karena dampaknya yang luas dan sulit diberantas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas
mengatakan korupsi menjadi persoalan kronis yang hingga kini masih membelit bangsa Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun kerap belum membuahkan hasil maksimal karena banyaknya faktor penghambat.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Busyro tugas penyembuhan terasa semakin berat. Terlebih ketika sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk melawan korupsi, yaitu KPK telah dipotong kekuatannya dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bermuhasabah atau melakukan evaluasi diri secara lebih jernih, objektif, dan tidak boleh pesanan. Sebab, meski sering bermuhasabah namun persoalan ini kerap berulang.

“Kalau suap politik itu mau dievaluasi dalam rekam muhasabah tadi, banyak sekali contohnya,” ungkap Busyro Muqoddas.

Pesta demokrasi lima tahunan yang digelar di Indonesia, sambungnya, kerap menjadi momen hura-hura dalam artinya praktik suap menyuap terlihat secara vulgar. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pusat saja, bahkan sampai desa.

“Yang disebut suap itu, sesudah itu mempengaruhi nanti kalau jadi DPR pusat, DPR daerah dan lain sebagainya membuat peraturan-peraturan daerah dipesan oleh yang dulu menyuap itu,” tuturnya.

Meski korupsi di Indonesia menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, Busyro mengajak anak bangsa yang waras untuk tetap optimis. Bahwa penyakit ini akan sembuh dan kesembuhan itu dimulai dari diri pribadi.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya