Berita

Ilustrasi

Politik

Korupsi Jadi Penyakit Kronis Bangsa Indonesia

JUMAT, 22 MEI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Korupsi di Indonesia dinilai lebih berbahaya daripada wabah karena dampaknya yang luas dan sulit diberantas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas
mengatakan korupsi menjadi persoalan kronis yang hingga kini masih membelit bangsa Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun kerap belum membuahkan hasil maksimal karena banyaknya faktor penghambat.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Busyro tugas penyembuhan terasa semakin berat. Terlebih ketika sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk melawan korupsi, yaitu KPK telah dipotong kekuatannya dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bermuhasabah atau melakukan evaluasi diri secara lebih jernih, objektif, dan tidak boleh pesanan. Sebab, meski sering bermuhasabah namun persoalan ini kerap berulang.

“Kalau suap politik itu mau dievaluasi dalam rekam muhasabah tadi, banyak sekali contohnya,” ungkap Busyro Muqoddas.

Pesta demokrasi lima tahunan yang digelar di Indonesia, sambungnya, kerap menjadi momen hura-hura dalam artinya praktik suap menyuap terlihat secara vulgar. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pusat saja, bahkan sampai desa.

“Yang disebut suap itu, sesudah itu mempengaruhi nanti kalau jadi DPR pusat, DPR daerah dan lain sebagainya membuat peraturan-peraturan daerah dipesan oleh yang dulu menyuap itu,” tuturnya.

Meski korupsi di Indonesia menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, Busyro mengajak anak bangsa yang waras untuk tetap optimis. Bahwa penyakit ini akan sembuh dan kesembuhan itu dimulai dari diri pribadi.


Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya