Berita

Ilustrasi

Politik

Korupsi Jadi Penyakit Kronis Bangsa Indonesia

JUMAT, 22 MEI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Korupsi di Indonesia dinilai lebih berbahaya daripada wabah karena dampaknya yang luas dan sulit diberantas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas
mengatakan korupsi menjadi persoalan kronis yang hingga kini masih membelit bangsa Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun kerap belum membuahkan hasil maksimal karena banyaknya faktor penghambat.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Busyro tugas penyembuhan terasa semakin berat. Terlebih ketika sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk melawan korupsi, yaitu KPK telah dipotong kekuatannya dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bermuhasabah atau melakukan evaluasi diri secara lebih jernih, objektif, dan tidak boleh pesanan. Sebab, meski sering bermuhasabah namun persoalan ini kerap berulang.

“Kalau suap politik itu mau dievaluasi dalam rekam muhasabah tadi, banyak sekali contohnya,” ungkap Busyro Muqoddas.

Pesta demokrasi lima tahunan yang digelar di Indonesia, sambungnya, kerap menjadi momen hura-hura dalam artinya praktik suap menyuap terlihat secara vulgar. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pusat saja, bahkan sampai desa.

“Yang disebut suap itu, sesudah itu mempengaruhi nanti kalau jadi DPR pusat, DPR daerah dan lain sebagainya membuat peraturan-peraturan daerah dipesan oleh yang dulu menyuap itu,” tuturnya.

Meski korupsi di Indonesia menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, Busyro mengajak anak bangsa yang waras untuk tetap optimis. Bahwa penyakit ini akan sembuh dan kesembuhan itu dimulai dari diri pribadi.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya