Berita

Ilustrasi

Politik

Korupsi Jadi Penyakit Kronis Bangsa Indonesia

JUMAT, 22 MEI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Korupsi di Indonesia dinilai lebih berbahaya daripada wabah karena dampaknya yang luas dan sulit diberantas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas
mengatakan korupsi menjadi persoalan kronis yang hingga kini masih membelit bangsa Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun kerap belum membuahkan hasil maksimal karena banyaknya faktor penghambat.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Busyro tugas penyembuhan terasa semakin berat. Terlebih ketika sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk melawan korupsi, yaitu KPK telah dipotong kekuatannya dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bermuhasabah atau melakukan evaluasi diri secara lebih jernih, objektif, dan tidak boleh pesanan. Sebab, meski sering bermuhasabah namun persoalan ini kerap berulang.

“Kalau suap politik itu mau dievaluasi dalam rekam muhasabah tadi, banyak sekali contohnya,” ungkap Busyro Muqoddas.

Pesta demokrasi lima tahunan yang digelar di Indonesia, sambungnya, kerap menjadi momen hura-hura dalam artinya praktik suap menyuap terlihat secara vulgar. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pusat saja, bahkan sampai desa.

“Yang disebut suap itu, sesudah itu mempengaruhi nanti kalau jadi DPR pusat, DPR daerah dan lain sebagainya membuat peraturan-peraturan daerah dipesan oleh yang dulu menyuap itu,” tuturnya.

Meski korupsi di Indonesia menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, Busyro mengajak anak bangsa yang waras untuk tetap optimis. Bahwa penyakit ini akan sembuh dan kesembuhan itu dimulai dari diri pribadi.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya