Berita

Ilustrasi

Politik

Korupsi Jadi Penyakit Kronis Bangsa Indonesia

JUMAT, 22 MEI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Korupsi di Indonesia dinilai lebih berbahaya daripada wabah karena dampaknya yang luas dan sulit diberantas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas
mengatakan korupsi menjadi persoalan kronis yang hingga kini masih membelit bangsa Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun kerap belum membuahkan hasil maksimal karena banyaknya faktor penghambat.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

“Covid itu berat banget kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu yaitu korupsi,” katanya dikutip laman Muhammadiyah, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Busyro tugas penyembuhan terasa semakin berat. Terlebih ketika sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk melawan korupsi, yaitu KPK telah dipotong kekuatannya dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bermuhasabah atau melakukan evaluasi diri secara lebih jernih, objektif, dan tidak boleh pesanan. Sebab, meski sering bermuhasabah namun persoalan ini kerap berulang.

“Kalau suap politik itu mau dievaluasi dalam rekam muhasabah tadi, banyak sekali contohnya,” ungkap Busyro Muqoddas.

Pesta demokrasi lima tahunan yang digelar di Indonesia, sambungnya, kerap menjadi momen hura-hura dalam artinya praktik suap menyuap terlihat secara vulgar. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pusat saja, bahkan sampai desa.

“Yang disebut suap itu, sesudah itu mempengaruhi nanti kalau jadi DPR pusat, DPR daerah dan lain sebagainya membuat peraturan-peraturan daerah dipesan oleh yang dulu menyuap itu,” tuturnya.

Meski korupsi di Indonesia menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, Busyro mengajak anak bangsa yang waras untuk tetap optimis. Bahwa penyakit ini akan sembuh dan kesembuhan itu dimulai dari diri pribadi.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Main di Kandang PSIM, Persija Menang Telak 4-0

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:49

Cukai MBDK Mulai Dipungut Semester II/2027, Target Rp1,7 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:30

DPR Ingatkan Bijak di Ruang Digital dan Cegah Perundungan Siber

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:51

Ekspor Emas Anjlok, Bea Cukai Ungkap Perusahaan Tahan Pengiriman

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:38

Usai Dilantik, Kapolda Metro Jaya Serap Aspirasi Insan Pers

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:49

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Mandalika

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:30

Tegas dan Loyal, Demokrat: Tidak Ada Nama Selain Prabowo untuk Kontestasi 2029

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:36

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:36

Pertamina Perkuat Pengelolaan Sampah Mandalika Lewat Dukungan untuk Bank Sampah Putri Nyale

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:09

Selengkapnya