Berita

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: Istimewa)

Dunia

MUI Tegaskan Pembebasan Sembilan WNI Tidak Ada Hubungannya dengan BoP

JUMAT, 22 MEI 2026 | 11:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa pembebasan sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla dari tangan Israel merupakan buah dari keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). 

Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi mengaburkan peran pihak-pihak yang selama ini bekerja keras mengupayakan pembebasan para relawan.

Dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026, Sudarnoto menegaskan bahwa keberhasilan membebaskan sembilan WNI merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah melalui jalur diplomasi dan berbagai elemen masyarakat yang konsisten mengawal perjuangan kemanusiaan untuk Palestina.


"Saya ingin tegaskan bahwa pembebasan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan BOP. Pembebasan ini adalah upaya bersama pemerintah melalui jalur diplomasinya dan masyarakat yang dilakukan berbagai organisasi seperti MUI, lembaga lembaga filantropi dan bela Palestina, aktor media dan sebagainya. Peran para tokoh bangsa dan ulama juga penting dengan caranya masing masing," kata Sudarnoto.

Lebih lanjut, ia menilai pembebasan para relawan Global Sumud Flotilla menjadi pelajaran penting bahwa perjuangan yang dijalankan secara kolektif dan penuh kesungguhan dapat menghasilkan capaian nyata. 

Karena itu, menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga untuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong lahirnya sanksi internasional bagi Israel.

"Kunci untuk membebaskan Palestina dan menyeret agar Israel diberikan sanksi internasional, adalah kebersamaan dan kesungguhan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sudarnoto melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang mencegat dan menahan para relawan kemanusiaan. 

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan akal sehat, terlebih dengan adanya perlakuan kasar terhadap para aktivis yang membawa misi kemanusiaan.

"IDF juga memperlakukan para pejuang kemanusiaan ini dengan sangat kasar, tidak manusiawi. Layak mereka ini dikutuk oleh semua orang," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya