Berita

Audiensi rumah produksi (PH) ke Komisi VII DPR. (Foto: Istimewa)

Politik

DPR Bongkar Dugaan Dominasi PH Besar Bikin Sineas Kecil “Mati Pelan-Pelan”

KAMIS, 21 MEI 2026 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ekosistem perfilman Indonesia kembali disorot setelah muncul dugaan praktik oligopoli yang membuat rumah produksi kecil dan sineas independen kesulitan mendapatkan layar bioskop. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menilai dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop sudah masuk kategori tidak sehat. Ia menyebut hanya sekitar 10 persen rumah produksi (PH) yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di Indonesia.

“Kalau kemudian hanya 6 PH menguasai 50%, berarti hanya 8% kurang lebih PH yang menguasai 50% atau yang mempunyai akses penuh terhadap layar lebar,” ujar Lamhot kepada wartawan, Kamis 21 Mei 2026.


Lamhot mengatakan persoalan utama terletak pada kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop. 

Menurutnya, jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan PH tertentu, maka peluang praktik monopoli dan oligopoli sangat terbuka.

“Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli,” katanya.

Ia juga mengungkapkan data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.

“Ini sudah dicek datanya, ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, perhatikan nggak, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” tegasnya.

Sementara itu, produser film dari PH Anak Bangsa Pictures, Faridsyah Zikri, mengaku mengalami langsung sulitnya menembus jaringan bioskop besar. 

Ia menyebut perjuangan sineas independen sering kandas bukan karena kualitas film, melainkan minimnya akses layar dan jam tayang strategis.

“Begitu kita coba untuk minta tanggal tayang, wah betapa sulitnya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai mohon-mohon. Sampai akhirnya setahun baru bisa tayang,” ungkap Faridsyah.

Faridsyah mengatakan film pertamanya yang diproduksi pada 2016 hanya mendapat 10 layar dari total sekitar 2.400 layar bioskop yang tersedia saat itu. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat film independen nyaris mustahil bersaing dengan film dari PH besar yang menguasai ribuan layar sekaligus.

“Saingan saya waktu itu ‘Dilan’ yang pertama. Dia dapat layar 2.000, sedangkan saya cuma 10. Bagaimana mau melawan yang 2.000 dengan 10 layar?” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya