Berita

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. (Foto: Istimewa)

Politik

Habib Syakur Kritik Elite Politik: Demokrasi Jangan Dijadikan Arena Gaduh

SENIN, 18 MEI 2026 | 10:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Berbagai isu politik yang dinilai menghambat tata kelola dan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi perhatian serius agar tidak terus berlarut.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menilai kondisi politik saat ini mulai menunjukkan arah yang tidak sehat bagi masa depan demokrasi.

Menurutnya, para elite politik dan organisasi kemasyarakatan yang sibuk saling menyerang serta menebar narasi perpecahan telah melupakan substansi demokrasi itu sendiri.


“Sudahlah, berhenti bikin gaduh. Demokrasi bukan arena gladiator,” ujar Habib Syakur kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 18 Mei 2026.

Sebagai contoh, ia menyoroti ketegangan antara politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Habib Syakur menilai polemik tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi sedang diarahkan ke situasi yang tidak sehat. Alih-alih memperkuat sistem politik, yang terjadi justru penurunan kepercayaan publik.

“Ini bukan demokrasi sehat, tapi demokrasi yang dipaksa sakit,” tuturnya.

Di sisi lain, Habib Syakur juga mengingatkan Presiden Prabowo agar menghindari pernyataan kontroversial di tengah situasi nasional yang dinilai rentan terhadap isu adu domba dari kekuatan luar.

“Rupiah sudah terjun bebas di atas Rp17.000 per dolar. Jangan bilang masyarakat desa tidak pakai dolar. Pupuk itu bahan bakunya impor, dibeli pakai dolar. Kalau pupuk mahal, ketahanan pangan bisa jebol,” ucapnya.

Lebih lanjut, Habib Syakur menegaskan komitmen GNK untuk terus mendukung demokrasi yang sehat dan kondusif.

“Kami siap mendoakan dan mendukung pembangunan Indonesia. Demokrasi tidak boleh kalah oleh kebisingan politik,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya